Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama Basaria Pandjaitan (kanan) dan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan pers terkait OTT yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (26/1).

Kamis , 26 Jan 2017, 19:57 WIB

KPK Tetapkan Patrialis Akbar Sebagai Tersangka

Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kanan) menerima ucapan selamat dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (kiri) pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Kamis , 26 Jan 2017, 19:39 WIB

Dewan Etik MK: Patrialis Akbar Sering Diperiksa

Suasana di depan kediaman hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (26/1) KPK menangkap tangan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terkait dugaan penyuapan soal uji materi undang-undang.

Kamis , 26 Jan 2017, 18:04 WIB

Keluarga Patrialis Akbar Terkejut

 Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Kamis , 26 Jan 2017, 16:41 WIB

KPK Amankan 11 Orang, Termasuk Hakim MK

 Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Kamis , 26 Jan 2017, 16:11 WIB

KY Desak MK Lakukan Reformasi Mendasar

Komisi Yudisial

Kamis , 26 Jan 2017, 16:05 WIB

KY: Integritas Hakim Kembali Tercoreng

Jusuf Kalla

Kamis , 26 Jan 2017, 14:55 WIB

OTT Hakim MK, Ini Reaksi Jusuf Kalla

Suasana rumah Patrialis Akbar di Cipinang Muara, Jakarta Timur terlihat sepi, Kamis (26/1)

Kamis , 26 Jan 2017, 14:54 WIB

Warga Sayangkan Patrialis Ikuti Jejak Brotoseno

Ilustrasi kasus OTT Hakim Mahkamah Konstitusi.

DPR: MK Belum Tobat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Wenny Warouw, mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan kejadian tersebut, Komisi III akan menggelar rapat dengan MK untuk mempertanyakan strategi mereka mengawasi hakimnya.''Berarti di sana dengan kejadian Pak Akil, Berarti belum tobat-tobat mereka di sana. Bagaimana sistemnya ada, tapi nyatanya masih ada yang tertangkap...

Bambang Soesatyo

Kamis , 26 Jan 2017, 13:43 WIB

Komisi III Sesalkan Hakim MK Tertangkap OTT

Ketua KPK Agus Rahardjo

Kamis , 26 Jan 2017, 13:16 WIB

Ketua KPK: Ada Sejumlah Pihak yang Diamankan

Patrialis Akbar

Patrialis: Aturan Pilkada Serahkan kepada DPR dan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar menyatakan, keputusan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebaiknya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah. Hakim Konstituti ini mengaku khawatir, komentarnya bisa berakibat secara tidak langsung kepada sengekta tersebut. Mengingat, sengekta Pilkada kerap dilimpahkan ke Mahkamah Konsitutsi. “Saya tidak boleh komentar, karena potensi konfliknya bisa ke MK,” ujar Patrialis kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah,...

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar (tengah)

Senin , 11 Aug 2014, 15:50 WIB

Hakim Konstitusi: Saksi KPU tidak Konsisten

Patrialis Akbar

Jumat , 21 Feb 2014, 18:38 WIB

Patrialis Dianggap Langgar Peraturan MK