#pembahasan-perppu-ormas

Rabu , 18 Oct 2017, 23:05 WIB

Aktivis GNPF: Perppu Ormas Seperti Sayembara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis sekaligus Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI), Rangga Lukita menilai Perppu Ormas seperti sayembara yang digelar oleh pemerintah. Ia menilai, dengan terbitnya Perppu Ormas,...

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sesaat setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR-RI tentang Perppu Ormas di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 18:23 WIB

Refly: Tidak Ada Kekosongan Hukum, Perppu Ormas tidak Perlu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tidak ada kekosongan hukum yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Perppu Ormas. Perppu Nomor 2 tahun 2017 tersebut, kata dia, sebenarnya tidak perlu diterbitkan karena memang Undang-Undang Ormas Nomor 17 tahun 2013.Refly mencontohkan, jika memang ada sebuah Organisasi yang melakukan tindakan melanggar hukum. Semestinya, kata dia, penegak hukum terlebih...

Rabu , 18 Oct 2017, 14:20 WIB