#ruu-pemilu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1).

Senin , 25 Jan 2021, 15:57 WIB

PAN: UU Pemilu Masih Dapat Digunakan Hingga 3 Periode

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai saat ini merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) belum dibutuhkan. Sebab, undang-undang yang...

Senin , 25 Jan 2021, 14:59 WIB

Zulkifli Jelaskan Alasan PAN Minta UU Pemilu tak Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjelaskan alasan partainya mendorong agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tak direvisi. UU yang ada saat ini relatif masih sangat baru dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu empat sampai lima tahun terakhir. "Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan undang-undang ini berjalan cukup...

Senin , 25 Jan 2021, 07:06 WIB

Draf RUU Pemilu: Anggota KPU Perhatikan Keterwakilan Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Senin , 25 Jan 2021, 04:12 WIB

RUU Pemilu Dinilai Belum Tegas Atur Kewenangan Penyelenggara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu...

Ahad , 24 Jan 2021, 21:22 WIB

Draf RUU Pemilu: Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU...

Pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan atau tidak masih menjadi pembahasan di DPR.

Ahad , 24 Jan 2021, 16:24 WIB

Legislator Nilai Pembahasan RUU Pemilu tak Perlu Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Ahad , 24 Jan 2021, 01:50 WIB

Anggota DPR Minta Pembahasan RUU Pemilu Dibatalkan

Pencoblosan di Pemilu (ilustrasi). Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi salah satu agenda krusial pada 2021.

Senin , 11 Jan 2021, 16:18 WIB

RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Rabu , 06 Jan 2021, 18:24 WIB

Pimpinan Baleg: Revisi UU Pemilu Agenda Krusial DPR 2021

Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). DPR saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu. (ilustrasi)

Sabtu , 26 Dec 2020, 15:26 WIB

Baleg: Ada Enam Isu di RUU Pemilu Perlu Dimatangkan

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Selasa , 22 Dec 2020, 07:06 WIB

Perludem: Lakukan Kajian Teknis Sebelum Pilih Sistem Pemilu

Direktur Eksekutif Puskapol Fisip UI Aditya Perdana (tengah).

Jumat , 04 Dec 2020, 19:00 WIB

Puskapol UI Soroti Enam Isu Krusial RUU Pemilu

Kamis , 19 Nov 2020, 16:25 WIB

Soal RUU Pemilu, Baleg Undang Komisi II Pekan Depan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo

Kamis , 19 Nov 2020, 14:04 WIB

Draf RUU Pemilu Diusulkan Dikembalikan ke Komisi II

Selasa , 17 Nov 2020, 14:33 WIB

Gerindra Siap Berapa Pun Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu

Pencoblosan di Pemilu (ilustrasi). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi Komisi II DPR yang secara komprehensif menjelaskan tentang usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dalam rapat bersama Baleg DPR, Senin (16/11).

Selasa , 17 Nov 2020, 14:22 WIB

Fraksi PAN Harap Panja RUU Pemilu Segera Dibentuk

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Senin , 16 Nov 2020, 22:45 WIB

Doli Paparkan Sejumlah Isu Krusial dalam RUU Pemilu

Sengketa pemilu (ilustrasi). Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Irvan Mawardi menyatakan ada empat indikator terpenuhi atau tidaknya keadilan pemilu dalam proses penegakan hukum.

Ini Empat Indikator Terpenuhinya Keadilan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Irvan Mawardi memaparkan empat indikator terpenuhi atau tidaknya keadilan pemilu dalam proses penegakan hukum. Pertama, yaitu kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam penegakan hukum. "Semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu itu memiliki posisi yang setara, posisi yang sama," kata Irvan dalam diskusi daring bersama Perludem, Ahad (26/7). Indikator...

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Ahad , 26 Jul 2020, 17:11 WIB

Perludem Minta DPR Prioritaskan Bahas Pengadilan Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi

Ahad , 26 Jul 2020, 16:51 WIB

Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pembahasan RUU Pemilu masih jadi perdebatan alot karena masing-masing fraksi berbeda pendapat terkait besarannya. [Foto: Gedung DPR]

Selasa , 21 Jul 2020, 10:52 WIB

DPR: Besaran Parliamentary Threshold Jadi Perdebatan Alot

Panja RUU Pemilu belum sepaka ambang batas parlemen dan presiden. Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

Selasa , 21 Jul 2020, 01:50 WIB

Pembahasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Masih Alot

Rabu , 01 Jul 2020, 22:32 WIB

RUU Pemilu, Pengamat: Kepentingan Pemilih Jarang Disuarakan

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte

Rabu , 01 Jul 2020, 22:06 WIB

CSIS: Proporsional Tertutup Harus Diikuti Revisi UU Parpol

Rabu , 01 Jul 2020, 20:15 WIB

Guru Besar UI Beri 5 Rekomendasi untuk RUU Pemilu

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin

Rabu , 01 Jul 2020, 19:43 WIB

Ini Kritik Din Syamsuddin Terhadap RUU Pemilu

Suasana pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 (Ilustrasi). DPR RI diminta memperkuat afirmasi keterwakilan perempuan dalam rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

Sabtu , 27 Jun 2020, 06:04 WIB

RUU Pemilu, DPR Diminta Perkuat Keterwakilan Perempuan

Jumat , 26 Jun 2020, 01:05 WIB

Komisi II DPR Soal Hak Pilih TNI/Polri di RUU Pemilu

Jumat , 26 Jun 2020, 00:35 WIB

Ketentuan Larangan TNI/Polri Memilih tak Tercantum di RUU Pe

Jumat , 12 Jun 2020, 02:43 WIB

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Jazuli Juwaini kembali menjadi Ketua Fraksi PKS periode 2019 - 2024.

Jumat , 12 Jun 2020, 01:13 WIB

PKS Ingin Besaran PT Bisa Hadirkan Lebih dari Dua Capres

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Fathan Subchi

Rabu , 10 Jun 2020, 21:42 WIB

Fraksi PKB Usul Presidential Threshold Jadi 10 Persen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Selasa , 09 Jun 2020, 21:25 WIB

Hamdan: Sistem Proporsional Tertutup Pangkas Biaya Politik

Selasa , 09 Jun 2020, 18:03 WIB

Fadli Zon Sebut RUU Pemilu Hanya untuk Kepentingan Parpol

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan)

PAN Tetap Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tak setuju dengan usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar tujuh persen. PAN ingin keterwakilan suara dari berbagai pihak dapat ditampung oleh partai politik. "Jadi siapapun yang memberikan suara harus dihargai dan harus didengar suaranya dan diperjuangkan," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat dihubungi, Senin (8/6). Jika PT dinaikkan, ia khawatir...

Ilustrasi Kampanye Parpol. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan kenaikan ambang hatas parlemen atau parliamentery threshold (PT) menjadi semacam upaya dari partai-partai tertentu untuk menghabisi parpol kecil.

Selasa , 09 Jun 2020, 00:07 WIB