#ruu-pemilu

Rabu , 20 May 2020, 03:13 WIB

DPR Targetkan RUU Pemilu Rampung Awal 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan bahwa komisi II DPR RI saat ini tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) Pemilu menjadi RUU inisiatif DPR....

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Senin , 18 May 2020, 17:46 WIB

DPR akan Evaluasi DKPP dalam Pembahasan RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terkait evaluasi lembaga penyelenggara pemilu. Evaluasi terhadap kewenangan dan posisi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kalau menurut saya sebetulnya dengan keberadaan tiga institusi...

Senin , 20 Apr 2020, 16:13 WIB

RUU Pemilu Atur Keserentakan Pemilu dalam Satu Rezim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli...

Jumat , 12 Jan 2018, 13:45 WIB

Hormati Putusan MK, PKS Siap Bangun Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (...

Kamis , 11 Jan 2018, 16:12 WIB

Yusril: Putusan MK Soal Verifikasi Partai tak Berlaku Surut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza...

Kamis , 11 Jan 2018, 14:56 WIB

Dampak Putusan MK, Tahapan Pemilu 2019 Berpotensi Berubah

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bersama Majelis Hakim MK lainnya memimpin jalannya sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (11/1).

Kamis , 11 Jan 2018, 14:00 WIB

MK Tolak Uji Materi Presidential Treshold

Kamis , 11 Jan 2018, 13:10 WIB

PKS Berharap Presidential Threshold Nol Persen Dikabulkan

Selasa , 24 Oct 2017, 15:47 WIB

Yusril Optimistis PT 20 Persen akan Dibatalkan MK

Kamis , 19 Oct 2017, 15:37 WIB

DPR Nilai Sikap Fraksi di Perppu Ormas Seperti RUU Pemilu

Senin , 04 Sep 2017, 20:48 WIB

Perpanjangan Masa Kerja Pansus Hak Angket Diserahkan ke UU

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Hetifah Sjaifudian.

Jumat , 25 Aug 2017, 10:03 WIB

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Oktober

Selasa , 22 Aug 2017, 13:30 WIB

Politisi Gerindra: PT 20 Persen Sangat tak Rasional

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama (kanan) mengajukan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (9/8).

Rabu , 09 Aug 2017, 13:36 WIB

Ini Alasan Rhoma Irama Gugat UU Pemilu

Ketua KPU Arief Budiman (kiri), bersama anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), dan Ilham Saputra (tengah) menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan Box plastik akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/8).

Rabu , 09 Aug 2017, 06:12 WIB

KPU akan Konsultasikan 8 Desain Kotak Suara ke DPR

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan pemaparan saat menggelar silaturahmi dengan wartawan di media center KPU, Jakarta, Selasa (2/5).

Selasa , 01 Aug 2017, 16:49 WIB

KPU Siapkan Tiga Desain Kotak Suara Transparan

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Senin , 31 Jul 2017, 16:25 WIB

Penggantian Kotak Suara Transparan Dilakukan Bertahap

Tanggapi Sindiran Jokowi, Fadli Zon: Pakai Threshold Mana?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi sindiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada partai politik (parpol) yang mendukung presidential threshold nol persen. Menurut Fadli, sindiran Joko Widodo yang mempertanyakan mengapa ketika presidential threshold pada pemilu sebelumnya tidak gaduh tak relevan. "Itu yang justru saya katakan Pak Jokowi (Joko Widodo) ini nggak nyambung logikanya. Mengapa tidak ramai...

Jumat , 28 Jul 2017, 14:57 WIB

Presiden Jokowi Jawab Kritikan Prabowo Soal Ambang Batas

Gedung MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (ilustrasi)

Selasa , 25 Jul 2017, 18:13 WIB

The Dynamics of Political Situation

Selasa , 25 Jul 2017, 08:41 WIB

Pengamat: Presidential Threshold 20 Persen Membingungkan

Selasa , 25 Jul 2017, 06:22 WIB

PT 20 Persen Disebut tak Punyai Basis Argumen Konstitusi

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti

Senin , 24 Jul 2017, 17:48 WIB

Ray Rangkuti: Jokowi Pantas Ragukan Hati PAN

Senin , 24 Jul 2017, 16:52 WIB

Jokowi Kumpulkan Anggota Partai Koalisi

Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid

Ahad , 23 Jul 2017, 06:03 WIB

PKS Ingin Pilpres Berjalan Sesuai Ketentuan

Deretan kursi kosong usai ditinggal aksi walk out soleh F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, dan F-PAN saat Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 08:41 WIB

Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Masyarakat Memilih

Sabtu , 22 Jul 2017, 08:01 WIB

Jokowi: Jika ada yang tak Puas, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:43 WIB

PKS Dukung Masyarakat Uji Materi Pasal PT 20 Persen

Anggota Dewan mengikuti Rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:09 WIB

PT 20 Persen Dinilai Jadi Langkah Mundur Demokrasi

Sabtu , 22 Jul 2017, 06:37 WIB

Soal Presidential Treshold 20 Persen, Ini Tanggapan Yusril

Jumat , 21 Jul 2017, 18:00 WIB

Soal UU Pemilu, Ini Sikap Presiden Jokowi

Deretan kursi kosong yang ditinggalkan anggota empat fraksi DPR yang melakukan walkout pada sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu.

Jumat , 21 Jul 2017, 17:10 WIB

Wasekjen Gerindra Sebut PT 20 Persen Abaikan Putusan MK

Jumat , 21 Jul 2017, 17:05 WIB

PAN Menolak Partainya Disebut Walk Out

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Jumat , 21 Jul 2017, 16:44 WIB

Irman Sebut Ambang Batas 20-25 Persen Langgar Konstitusi

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Perludem: Ada Diskriminasi dalam Pemberlakuan PT 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, pemberlakuan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara memunculkan diskriminasi dalam pemilu. Menurut Titi, dalam pemilu serentak tidak bisa diberlakukan lagi presidential threshold. "Ketika pemerintah meminta untuk memberlakukan presidential treshold dan DPR sudah paham betul akan ada konsekuensi hukum atas pilihan...

Jumat , 21 Jul 2017, 13:46 WIB