#ruu-pengampunan-nasional

Aktivitas pelayanan adminstrasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Sabtu , 17 Oct 2015, 07:49 WIB

Rencana Pemberian Pengampunan Pajak Dinilai tidak Adil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan memberikan pengampunan bagi wajib pajak badan/perusahaan termasuk perusahaan pertambangan. Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh...

Politikus Partai Golkar Misbakhun, menjadi pembicara saat memberikan keterangan pers terkait survei nasional Indo Barometer mengenai Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (8/10).

Selasa , 13 Oct 2015, 12:01 WIB

Misbakhun: RUU Pengampunan Nasional tak Berlaku untuk Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Panitia Kerja Penerimaan Negara DPR Muhammad Misbakhun menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang mengatur mengenai pengampunan pajak tidak berlaku untuk koruptor. "RUU Pengampunan Nasional itu menyangkut pengampunan pajak dan kami tidak ingin memberikan ampunan kepada koruptor. Sehingga yang sudah masuk pidana korupsi tidak bisa ikut 'tax amnesty'," katanya di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (13/10). Menurut anggota...

Senin , 12 Oct 2015, 17:13 WIB

Muhammadiyah: RUU Pengampunan Nasional tak Bermanfaat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai...

Senin , 12 Oct 2015, 16:59 WIB

Muhammadiyah: RUU Pengampunan Nasional Korbankan Prinsip Keadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dinilai...

Senin , 12 Oct 2015, 14:32 WIB

'Calon Koruptor Pasti Senang dengan RUU Pengampunan Nasional'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)...

Tuntut Hukum Mati Koruptor. Pegiat antikorupsi melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/12).

Senin , 12 Oct 2015, 12:50 WIB

'RUU Pengampunan Nasional Berpotensi Sebabkan Kejahatan Baru'

Senin , 12 Oct 2015, 12:05 WIB

Pakar: RUU Pengampunan Nasional Permudah Korupsi

Sabtu , 10 Oct 2015, 17:01 WIB

RUU ‘Halalkan’ Hasil Korupsi Direvisi

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul.

Sabtu , 10 Oct 2015, 15:09 WIB

Jika Disahkan Masa Berlaku UU Pengampunan Nasional Harus Dibatasi

Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin.

Sabtu , 10 Oct 2015, 10:59 WIB

Komentar Pakar Terkait Koruptor Diampuni Kalau Bawa Uangnya ke Indonesia

Jumat , 09 Oct 2015, 21:21 WIB

RUU Pengampunan Nasional tak Adil di Mata Hukum Tapi...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Jumat , 09 Oct 2015, 20:49 WIB

Pakar: RUU Pengampunan Nasional Redaksinya Rancu

Jumat , 09 Oct 2015, 20:26 WIB

RUU Pengampunan Nasional Mengabaikan Rasa Keadilan

Jumat , 09 Oct 2015, 17:07 WIB

'RUU Pengampunan Nasional Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi'

Jumat , 09 Oct 2015, 13:46 WIB

Menkumham Dukung RUU Pengampunan Nasional

Massa yang tergabung dalam Pijar Indonesia menggelar lukisan para koruptor di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (25/3). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 09 Oct 2015, 13:22 WIB

Pengamat : RUU Pengampunan Nasional tidak Penting

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jumat , 09 Oct 2015, 11:24 WIB

Koruptor Diampuni, Ahok: Pejabat Harus Buktikan Asal Hartanya

Hasil Korupsi 'Dihalalkan' dalam RUU Pengampunan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa anggota DPR mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional untuk menjadi inisiatif DPR RI. RUU Pengampunan ini menuai pro-kontra, sebab RUU ini dinilai tidak adil untuk warga negara yang taat membayar pajak. Bahkan, dalam draf RUU Pengampunan Nasional tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai pengecualian yang tidak dapat memeroleh pengampunan pajak. Di Pasal 10 huruf a berbunyi...

close ×