Gedung Mahkamah Konstitusi

Kamis , 26 Dec 2013, 20:29 WIB

Pakar: Komposisi MK Harus Utuh Jelang Pemilu

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Sabtu , 14 Dec 2013, 18:16 WIB

Siti Zuhro: Rangkap Jabatan Harus Diakhiri

Partai Politik

Sabtu , 16 Nov 2013, 17:42 WIB

LIPI: Pemilu Perlu Ditata Ulang

Korupsi

Jumat , 15 Nov 2013, 18:19 WIB

Pengamat: Korupsi di Indonesia Lampaui Batas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)

Selasa , 23 Jul 2013, 04:13 WIB

Jokowi Capres Tanda Elite Politik tak Percaya Diri

Jokowi

Selasa , 23 Jul 2013, 04:09 WIB

Pilpres 2014 Diprediksi Milik Jokowi

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Pengamat: Kepala Daerah Tak Boleh Tentang Kenaikan BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, pemerintah pusat sudah menaikkan harga BBM. Saat ini mereka sedang gencar melakukan sosialisasi, Kamis (20/6). Kepala daerah, ujar Siti, yang memimpin berbagai daerah di 34 provinsi di Tanah Air tidak boleh menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. "Walaupun partai yang mengusung kepala daerah tersebut menolak kenaikan harga BBM, kepala...

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Rabu , 10 Apr 2013, 22:07 WIB

Pengamat Yakin Elektabilitas Demokrat Turun

  Ketua Umum DPP Partai Demokrat terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, menyapa kader partainya usai berpidato politik di Sanur,Denpasar,Sabtu (30/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Ahad , 31 Mar 2013, 01:30 WIB

Kemunduran Demokrat

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Senin , 25 Feb 2013, 16:30 WIB

Rangkap Jabatan Ciptakan Penyimpangan Kekuasaan

Laode Ida

Laode: DPD Memiliki Legalitas Ikut Bahas RUU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini tengah dalam proses evolusi menuju titik yang sebenarnya seperti diamanatkan konstitusi. Salah satunya daah dengan keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, keikutsertaan DPD dalam membahas RUU adalah sah dan memiliki dasar legalitas berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD...