Massa aksi dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah (ilustrasi)

Buruh di Depok akan Demo Jika UMK tak Sesuai

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Jelang pengumuman besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2022 di Depok menemui gejolak. Buruh di Kota Depok tetap menuntut permintaan sebesar Rp 4,5 juta yang sudah diajukan saat aksi beberapa pekan lalu. Jika tidak direstui, buruh mengancam akan melakukan aksi kembali.  Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mesti...

KSPSI DIY: Upah Buruh tidak Pernah Istimewa (ilustrasi).

Senin , 22 Nov 2021, 10:08 WIB

KSPSI DIY: Upah Buruh tidak Pernah Istimewa

Gabungan aliansi buruh berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuntut kenaikan upah (ilustrasi)

Ahad , 21 Nov 2021, 12:31 WIB

UMK Bogor Raya Masih dalam Tahap Pembahasan

Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman

Sabtu , 20 Nov 2021, 05:44 WIB

Plt Gubernur Sebut UMP di Sulsel tidak Naik

Gubernur  Banten Wahidin Halim.

Sabtu , 20 Nov 2021, 04:25 WIB

UMP Banten 2022 Naik 1,63 Persen Jadi Rp 2,5 Juta

UMK Yogyakarta 2022 Naik 4,08 Persen Idealkah? (ilustrasi).

Jumat , 19 Nov 2021, 19:56 WIB

UMK Yogyakarta 2022 Naik 4,08 Persen, Idealkah?

Buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teatrikal saat aksi nasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung (ilustrasi)

Jumat , 19 Nov 2021, 12:29 WIB

Pemprov Jabar akan Umumkan Besaran UMP Sabtu Ini

UMP DIY Tahun 2022 Naik 4,30 Persen (ilustrasi).

Jumat , 19 Nov 2021, 12:27 WIB

UMP DIY Tahun 2022 Naik 4,30 Persen

Upah buruh dan pekerja. ilustrasi

Kamis , 18 Nov 2021, 22:04 WIB

Pemkab Batang Usulkan UMK 2022 Naik 0,16 Persen

Ketua DPR RI Puan Maharani

Tindak Tegas Pelanggar Upah Pekerja!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Karena itu, pemerintah harus memperketat sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggar upah. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perusahaan-perusahaan untuk mematuhi pembayaran upah minimum kepada pekerjanya. "Pemerintah pun tidak boleh abai dan harus tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum karena sangat merugikan rakyat sebagai pekerja," kata...