#uu-asn

Jumat , 24 Sep 2021, 20:48 WIB

Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada tim pemerintah untuk betul-betul mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)"bersama...

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Rapat Paripurna DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021 resmi memperpanjang masa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. (ilustrasi)

Kamis , 15 Jul 2021, 22:22 WIB

DPR Perpanjang Pembahasan RUU ASN dan RUU Landas Kontinen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi memperpanjang masa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang V tahun sidang 2020-2021."Rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sesuai dengan masa...

Selasa , 29 Jun 2021, 16:52 WIB

Sistem Karier Eselon 1 dan 2 Diusulkan Jadi Karier Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat...

Selasa , 29 Jun 2021, 15:07 WIB

Revisi UU ASN, Korpri: Sehatkan Birokrasi dari Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Korps Pegawai RI (Korpri) Zudan...

Selasa , 29 Jun 2021, 14:35 WIB

Pakar Jelaskan Alasan Penguatan KASN Perlu Dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti...

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) menyampaikan sejumlah masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua GTKHNK35+ Provinsi Riau, Desi Qadarsih, meminta agar panja revisi UU ASN menghapus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Ilustrasi guru honorer)

Selasa , 29 Jun 2021, 05:31 WIB

Guru Honorer Minta Revisi UU ASN Hentikan PPPK

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Moh Najih, menyampaikan sejumlah masukannya terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman menyoroti sejumlah hal di dalam perubahan UU ASN, salah satunya di dalam pasal 105 tentang kaitannya dengan bagaimana pemutusan hubungan perjanjian kerja. (Ilustrasi Apartur Sipil Negara/ASN)

Senin , 28 Jun 2021, 13:33 WIB

Ombudsman Soroti Sejumlah Pasal Dalam Revisi UU ASN

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Moh Najih, menanggapi wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rencana perubahan UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN). Menurutnya, lembaga atau institusi yang bertugas untuk mengawasi kinerja ASN tetap diperlukan. (Ilustrasi Aparatur Sipil Negara/ASN)

Senin , 28 Jun 2021, 13:13 WIB

Ombudsman: Lembaga Pengawas ASN Tetap Diperlukan

Sabtu , 17 Apr 2021, 09:42 WIB

Anggota DPR Dukung Wacana Pembubaran Komisi ASN

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah merespons surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Soleh, yang mengintruksikan agar semua siswa-siswi SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Siauw.

Sabtu , 03 Oct 2020, 12:01 WIB

Ahmad Basarah: ASN Harus Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Ahad , 28 Jun 2020, 02:10 WIB

Infografis New Normal, Bisakah ASN Dipecat?

Suasana sidang Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 19 May 2020, 23:37 WIB

UU ASN Salah Satu yang Paling Sering Diuji di MK

Ilustrasi guru honorer. Pegawai honorer guru dan perawat mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, UU ASN tidak mengatur status dan kedudukan tenaga honorer.

Rabu , 26 Feb 2020, 00:11 WIB

Tenaga Honorer Gugat UU ASN ke MK

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Enny Nurbaningsih (kedua kiri), Manahan MP Sitompul (ketiga kiri), Aswanto (keempat kiri), I Dewa Gede Palguna (keempat kanan), Wahiduddin Adams (ketiga kanan), Arief Hidayat (kedua kanan) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang putusan perkara tentang pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Kamis (25/4).

Kamis , 25 Apr 2019, 17:31 WIB

MK Jabarkan Frasa Terkait Pemberhentian PNS

Kamis , 25 Apr 2019, 13:26 WIB

MK akan Putus Perkara Pemberhentian PNS

Tenaga honorer K2 DIY melakukan aksi di depan kantor DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY.

Kamis , 04 Oct 2018, 19:05 WIB

Ratusan Tenaga Honorer DIY Minta Revisi UU ASN

Rabu , 26 Sep 2018, 08:27 WIB

DPR Bertekad Selesaikan Revisi UU ASN

Honorer Sleman Tuntut Pengangkatan Menjadi CPNS

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pengurus Forum Honorer K2 Kabupaten SLeman melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Audiensi sendiri merupakan wujud penyampaian tuntutan agar rautsan orang honorer K2 yang saat ini ada di Kabupaten Sleman segera diangkat menjadi CPNS.Audiensi yang dipimpin pengurus FHK2 Kabupaten Sleman yang dipimpin Eka Pujianta, diterima langsung Bupati Sleman, Sri Purnomo. Walau membawa nama honorer K2, Eka...