#uu-pilkada

Rabu , 04 Feb 2015, 18:20 WIB

PDIP Tetap Ngotot Pilkada Serentak Dilaksanakan Tahun 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tarik menarik waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada) masih terjadi. Beberapa fraksi DPR masih ngotot Pilkada dilaksanakan diundur di 2016, sedangkan sebagian fraksi lainnya tetap dilaksanakan...

Rabu , 04 Feb 2015, 16:53 WIB

Golkar Ingin Pilkada Serentak Diundur Ke 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin mengatakan, Golkar lebih memilih pilkada serentak yang dijadwalkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dilaksanakan tahun ini diundur ke 2016. Partai Golkar menurutnya mempertimbangkan agar tidak banyak daerah yang dipimpin Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu lama."Sekarang kami tawarkan 2016. Nanti kami duduk lagi dengan DPR dan Kemendagri....

Rabu , 04 Feb 2015, 15:30 WIB

KPU: Idealnya Pilkada Digelar April Atau Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyarankan...

Rabu , 04 Feb 2015, 15:14 WIB

KPU Beri Usulan Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi masukan...

Rabu , 04 Feb 2015, 14:08 WIB

Jokowi Minta Pilkada Serentak Disiapkan dengan Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar pemilihan...

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Selasa , 03 Feb 2015, 23:27 WIB

Inikah Konsekuensi UU Pilkada?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri pada tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1)

Selasa , 03 Feb 2015, 19:49 WIB

Kemendagri Ingin Pilkada Serentak Tetap Dilangsungkan di 2015

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Selasa , 03 Feb 2015, 19:08 WIB

Pilkada Diundur Ke 2016, 204 Daerah akan Dipimpin Penjabat dan Plt

Senin , 02 Feb 2015, 14:18 WIB

Presiden Telah Tanda Tangani UU Pilkada

Gubernur Jabar Aher di Stadion Jakabaring.

Ahad , 01 Feb 2015, 16:24 WIB

Jabar Siap Gelar Pilkada Serentak 2015

Sabtu , 31 Jan 2015, 22:10 WIB

Fahri Hamzah Khawatir Jokowi tak Mampu Bangun Komunikasi

Sabtu , 31 Jan 2015, 17:59 WIB

Hindari Kerusuhan, PKS Ajukan Revisi UU Pilkada

Rabu , 28 Jan 2015, 20:20 WIB

PAN Masih Mengkaji Sistem Paket dalam Revisi UU Pilkada

Rabu , 28 Jan 2015, 01:28 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada tak Perlu Menyentuh Soal Sistem Paket

Rabu , 28 Jan 2015, 00:43 WIB

Ketua Komisi II DPR Nilai Pemilihan Kepala Daerah Harus Satu Paket

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf ).

Selasa , 27 Jan 2015, 20:40 WIB

'Pembatasan Politik Dinasti Jangan Sampai Batasi Hak Politik'

Selasa , 27 Jan 2015, 14:40 WIB

Pembatasan Politik Dinasti Perlu Aturan Main

Revisi UU Jangan Ganggu Tahapan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPR RI jangan sampai mengganggu tahapan pilkada."Kami menilai isi Perpu Pilkada sudah cukup. Namun, apabila ada yang mau memperbaikinya, silakan saja asalkan tidak mengganggu tahapan pilkada," kata Agus, Senin (26/1).Ia menjelaskan revisi terhadap UU Pilkada jangan sampai mengubah atau memperkecil...

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Senin , 26 Jan 2015, 14:21 WIB

Golkar Minta Uji Publik Calon Kepala Daerah Dihapus

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Ahad , 25 Jan 2015, 19:50 WIB

Mayoritas Pasal dalam UU Pilkada Rawan Digugat Ke MK

Ahad , 25 Jan 2015, 19:23 WIB

Pilkada Serentak 2015 Dinilai Terlalu Dipaksakan

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Sabtu , 24 Jan 2015, 00:30 WIB

LIPI: Penolakan Uji Publik Langgengkan Politik Oligarki

Kamis , 22 Jan 2015, 17:10 WIB

DPR Sepakat Persingkat Tahapan Pilkada

Rabu , 21 Jan 2015, 20:56 WIB

Perludem: Revisi UU Pilkada Sebaiknya Hanya Ubah Jadwal Pilkada Serentak

Rabu , 21 Jan 2015, 20:53 WIB

Pilkada Bandung Terancam Molor

Rabu , 21 Jan 2015, 19:59 WIB

Revisi UU Pilkada, PDIP akan Ajukan 30 Poin Perubahan

Rabu , 21 Jan 2015, 19:25 WIB

Demokrat Nilai Perppu Pilkada tak Perlu Direvisi

Anggota DPR RI mengikuti Rapat Paripurna

Rabu , 21 Jan 2015, 19:08 WIB

Ini 9 Poin Revisi UU Pilkada Baru yang Diajukan PKS

Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menunjukkan masyarakat mayoritas mendukung Perppu Pilkada langsung di Jakarta, Kamis (2/10).

Rabu , 21 Jan 2015, 16:25 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Mengubah Hal Fundamental

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Sabtu , 17 Jan 2015, 06:30 WIB

Gerindra Nilai Perppu Pilkada Banyak Persoalan

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Jumat , 09 Jan 2015, 23:52 WIB

MA Temui KPU, Ada Apa?

Selasa , 16 Dec 2014, 05:15 WIB

SBY Masih King Maker

Sabtu , 13 Dec 2014, 17:38 WIB

Ketua MPR: Perppu Pilkada Hanya Soal Waktu

Sabtu , 13 Dec 2014, 16:22 WIB

Soal KMP dan KIH di DPR, Politikus PDIP Tagih Janji Setya Novanto

PAN: Ikatan KMP tidak Ideologis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno mengakui tak ada ikatan ideologis di antara partai Koalisi Merah Putih (KMP). Karenanya, wajar jika kemudian muncul prediksi soliditas KMP akan segera berakhir. "Secara objektif ikatan yang mempersatukan KMP tidak ideologis. Wajar jika timbul prediksi KMP akan pecah," kata Teguh, Jumat (12/12). Teguh mengatakan, perpecahan di internal KMP kian dekat...

Rabu , 10 Dec 2014, 21:12 WIB