#uu-pilkada

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menteng menyiapkan kotak-kotak suara Pilkada DKI Jakarta 2012-2017 di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/6). (Aditya Pradana Putra/Republika)

Jumat , 22 May 2015, 21:33 WIB

Wacana Revisi UU Pilkada akan Timbulkan Ketidakpastian Hukum

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usulan beberapa anggota DPR RI untuk merevisi Pasal 42 Undang-Undang Pilkada dinilai akan menciptakan masalah ketidakpastian hukum di masa mendatang. “Wacana itu akan menjadi preseden buruk dan memalukan...

Jumat , 22 May 2015, 20:02 WIB

Revisi UU Pilkada Berdampak pada Capaian Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi terbatas Undang-Undang Pilkada dinilai akan memberi dampak buruk pada capaian pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Sebab, sampai saat ini, DPR juga belum melakukan pembahasan RUU yang termasuk dalam prolegnas prioritas tahun ini. Hingga masuk masa sidang keempat, baru 2 draf RUU yang masuk di pembahasan Badan Legislatif (Baleg).Peneliti Institute for Justice Reform (ICJR), Anggara...

Kamis , 21 May 2015, 05:35 WIB

Presiden Ingin Pilkada Serentak Berlangsung Sesuai Jadwal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan pemilihan...

Kamis , 21 May 2015, 03:53 WIB

Fahri: Tak Ada Pilihan Lain Selain Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal kasus...

Kamis , 21 May 2015, 01:48 WIB

Fahri: Presiden Terlalu Dominan dalam Membuat UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan revisi Undang-Undang Pilkada masih berlanjut....

Rabu , 20 May 2015, 19:55 WIB

Sah! UU Pilkada Direvisi

Rabu , 20 May 2015, 16:11 WIB

Baleg Selesaikan Dua RUU

Selasa , 19 May 2015, 04:01 WIB

Revisi UU Pilkada Disebut Ganggu Kinerja DPR

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi sambutannya pada peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 18 May 2015, 12:21 WIB

Penyebab Anggaran Pilkada Serentak Membengkak

Senin , 18 May 2015, 12:08 WIB

DPR-Jokowi Bahas Pilkada Serentak, Nasib Dua Partai Dibahas

Ahad , 17 May 2015, 19:18 WIB

PPP Instruksikan Kader di DPR Tolak Revisi UU Pilkada

Rabu , 13 May 2015, 20:32 WIB

Menteri Tedjo: Pilkada Serentak Berpotensi Munculkan Kerawanan Sosial

Rabu , 13 May 2015, 19:38 WIB

DPR Sarankan Revisi UU Pilkada Libatkan Mahkamah Agung

Selasa , 12 May 2015, 20:28 WIB

DPR Ingin Ubah Empat Hal dari UU Pilkada

Ketua Fraksi Golkar versi Munas Ancol Agus Gumiwang dan Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo.

Senin , 11 May 2015, 19:26 WIB

Bambang Soesatyo: Peraturan KPU Memancing Anarkis di Daerah

Ketua DPR, Setya Novanto (kanan) berbincang bersama Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) serta Mendagri, Tjahjo Kumolo (kiri) diruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Senin , 11 May 2015, 16:46 WIB

Revisi UU Pilkada, Mendagri Ikuti Keputusan KPU

Senin , 11 May 2015, 16:32 WIB

Ini Tiga Alasan PPP Tolak Revisi UU Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pengamat: Revisi Terbatas UU Belum Diperlukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, memandang revisi terbatas terhadap Undang-undang (UU) Pilkada dan UU Parpol belum diperlukan. Menurutnya, revisi UU tidak boleh sekadar bertujuan mengakomodasi kepentingan sesaat saja. “Belum saatnya kedua UU direvisi. Apalagi, ada dugaan mengakomodasi kepentingan dua parpol yang sedang bersengketa. Saya kira substansinya masih lemah,” katanya kepada Republika.co.id. Menurut...

Sabtu , 09 May 2015, 19:54 WIB

Pengamat: Revisi UU Harus Perhatikan Aspek Sosiologis

Sabtu , 09 May 2015, 19:41 WIB

Revisi UU Harus Dilakukan Secara Terbuka

Sabtu , 09 May 2015, 19:27 WIB

Revisi UU Pilkada Butuh 'Restu' Pemerintah

Sabtu , 09 May 2015, 09:43 WIB

Agar tak Ganggu Pilkada, Parpol Bersengketa Diminta Segera Islah

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 08 May 2015, 18:17 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU Pilkada

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) di ruang pansus B, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 08 May 2015, 15:30 WIB

Presiden Perlu Konsul Terbatas dengan DPR Soal Revisi UU Parpol

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi tolak RUU Pilkada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (14/9). (Republika/ Tahta Aidilla)

Jumat , 08 May 2015, 00:23 WIB

'Revisi UU Pilkada Hambat Kinerja KPU'

Kamis , 07 May 2015, 16:54 WIB

Menko Polhukam: Revisi UU Pilkada Ditangani Mendagri

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Kamis , 07 May 2015, 16:02 WIB

Pemerintah akan Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mendagri

Rabu , 06 May 2015, 22:58 WIB

Kubu Agung: Yang Dukung Revisi UU Pilkada Haus Kekuasaan

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (tengah).

Rabu , 06 May 2015, 22:48 WIB

Wiranto: Revisi UU Pilkada Silakan Saja

Rabu , 06 May 2015, 20:08 WIB

Pemerintah tak Akan Intervensi Peraturan KPU Soal Parpol Berkonflik

Rabu , 06 May 2015, 15:10 WIB

PDIP Tolak Revisi UU Parpol dan Pilkada

Selasa , 05 May 2015, 09:47 WIB

UU Pilkada akan Direvisi Demi Akomodasi Parpol Berkonflik

Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya (kanan) didampingi Mutya Hafid (kiri).

Selasa , 05 May 2015, 07:42 WIB

Revisi UU Pilkada Akan Masukkan Klausul Partai Berkonflik

Senin , 09 Mar 2015, 10:49 WIB

Ketua DPD: UU Pilkada Beratkan Calon Independen

Pengesahan UU Pilkada Dihujani Catatan Fraksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah resmi disahkan DPR RI, Selasa (17/2). Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon ini, dihujani catatan fraksi-fraksi di DPR RI. Hujan catatan datang dari Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PKB, PPP, dan Nasdem. Dalam catatannya, Fraksi Gerindra menyoroti pasal 7 ayat t yang...

Selasa , 17 Feb 2015, 18:55 WIB