#uu-pilkada

Kamis , 04 Dec 2014, 17:14 WIB

Hanura Dukung dan Yakin Perppu Pilkada Diterima DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Dossy Iskandar Prasetyo, mengatakan partai Hanura mendukung Perppu pilkada langsung. Menurutnya, Hanura menginginkan pilkada dilakukan secara langsung. Hal itu supaya tidak...

Kamis , 04 Dec 2014, 15:29 WIB

PAN Belum Tentukan Sikap Soal Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto mengatakan sampai saat ini, pihaknya belum memiliki argumen resmi menyikapi Perppu pilkada yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan pembahasan Perppu tersebut akan dilaksanakan pada sidang kedua setelah reses anggota Dewan. Dalam hal ini, menurutnya, PAN masih mendalami pandangan publik terhadap Perppu tersebut. "PAN sampai hari...

Kamis , 04 Dec 2014, 15:26 WIB

Demokrat: Sudah Ada Kesepakatan dengan KMP, Perppu Pilkada Yakin Lolos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar, melalui pernyataan Aburizal Bakrie...

Rabu , 03 Dec 2014, 18:16 WIB

Ruhut: Demokrat Pertahankan Perppu Pilkada, Golkar Jilat Ludahnya Sendiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat,...

Senin , 03 Nov 2014, 15:03 WIB

Soal Perppu Pilkada, DPR Minta Pemerintah dan KPU Menunggu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR baru mulai bekerja. Pembentukan komisi-komisi...

Ahad , 02 Nov 2014, 13:43 WIB

Djan Faridz Ingin UU Pilkada Peluang Kadernya Memimpin di Daerah

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Kamis , 23 Oct 2014, 18:47 WIB

Lima Gugatan UU Pilkada Ditolak, Mengapa?

Senin , 20 Oct 2014, 17:44 WIB

MK Minta Gugatan UU Pilkada Dicabut, Ada Apa?

Sabtu , 18 Oct 2014, 14:23 WIB

Politikus PPP Ini Bongkar Drama 'Walk Out' Demokrat di UU Pilkada

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 15 Oct 2014, 18:49 WIB

Terkait Perppu Pilkada, DPR Diimbau Dengarkan Aspirasi Rakyat

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (kedua kanan), memberikan keterangan pers terkait UU Pilkada di Jakarta, Selasa (30/9).

Rabu , 15 Oct 2014, 17:04 WIB

Demokrat Harus Bertanggung Jawab Atas Perppu Pilkada

Rabu , 15 Oct 2014, 16:00 WIB

Kemendagri: Tak akan Ada Kekosongan Hukum Terkait Pilkada

Rabu , 15 Oct 2014, 00:50 WIB

LBH: Pilkada tak Langsung Lemahkan Pengawasan Masyarakat

Selasa , 14 Oct 2014, 15:54 WIB

DPR Bahas Perppu Pilkada Usai Penetapan Alat Kelengkapan Dewan

Selasa , 14 Oct 2014, 03:43 WIB

MK Sarankan Gugatan UU Pilkada Dicabut

Senin , 13 Oct 2014, 15:38 WIB

Tiga dari Sembilan Pemohon UU Pilkada, Mundur!

Senin , 13 Oct 2014, 15:22 WIB

SBY Tidak Sungguh-Sungguh Dukung Pilkada Langsung

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Perppu SBY Tidak Jamin Pilkada Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu (KPP) menilai munculnya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No.1 tahun 2014 tidak menjamin Pilkada langsung tetap terlaksana karena dinamikanya masih berlangsung di DPR. "DPR RI harus menjadikan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) itu sebagai acuan," kata Sulastio dari Indonesian Parlamentary Center (IPC) dalam...

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Senin , 13 Oct 2014, 13:09 WIB

Pilkada Langsung Menjamin Hak Politik Rakyat

Ahad , 12 Oct 2014, 14:05 WIB

Kontras: Gugatan UU Pilkada Tunggu Sikap DPR

Ahad , 12 Oct 2014, 13:45 WIB

10 Ribu Orang Siap Gugat UU Pilkada

Ketua DPP Golkar Mahyudin didampingi Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung.

Ahad , 12 Oct 2014, 00:00 WIB

Belum Dibahas, KMP Dipastikan Tolak Perppu Pilkada SBY

Sabtu , 11 Oct 2014, 16:40 WIB

UU Pilkada Dinilai tak Bisa Digugat

Jumat , 10 Oct 2014, 18:41 WIB

UU Pilkada Tutup Ruang Pastisipasi Masyarakat

Jumat , 10 Oct 2014, 16:54 WIB

Biar Pilkada Lancar, KPU Harap Segera Dibuat Peraturannya

Jumat , 10 Oct 2014, 15:18 WIB

MK Diharapkan Prioritaskan Sidang Gugatan UU Pilkada

Presiden SBY (kedua kanan) bersama Wapres Boediono (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (keempat kanan) usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, Rabu (1/10).(Antara/Widodo S. Jusuf)

Jumat , 10 Oct 2014, 11:32 WIB

Di BDF, SBY Lagi-Lagi Sampaikan Penolakan UU Pilkada

Jumat , 10 Oct 2014, 01:01 WIB

Fitra Sebut Pilkada Langsung Malah Hemat Rp 7 Triliun

Kamis , 09 Oct 2014, 16:19 WIB

Ilmuwan Pun Tolak UU Pilkada

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Kamis , 09 Oct 2014, 16:19 WIB

Jika Ingin 'e-Voting', Ini Saran BPPT

Kamis , 09 Oct 2014, 15:57 WIB

BPPT: Untuk Pilkada 2015, 'e-Counting' yang Paling Memungkinkan

Kamis , 09 Oct 2014, 15:52 WIB

Kemendagri Siap Fasilitasi e-Voting Pilkada 2015

Kamis , 09 Oct 2014, 08:36 WIB

KPU Magelang Tetap Siapkan Tahapan Pilkada Secara Langsung

Kamis , 09 Oct 2014, 07:27 WIB

Sangat Mungkin Perppu SBY Ditolak (2-habis)

Mural penolakan UU Pikada terlihat di dinding beton di Jalan Kalimalang, Jakarta, Selasa (7/10).

Hak Berpolitik Dirampas, UU Pilkada Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Dewa Ruci mendaftarkan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/10). Penggugat menguji Pasal 3 Ayat 1 dan 2 UU Pilkada lantaran dinilai merampas hak berpolitik rakyat, dan justru memberikan hak eksklusif kepada DPRD dalam menentukan kepala daerah. "Ada pembedaan perlakuan...

Rabu , 08 Oct 2014, 13:32 WIB