REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan wajar jika dia mengkritisi ucapan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault yang mengesankan mendukung kekhilafahan. Menurut Tjahjo, pejabat publik sedianya sudah memahami ideologi negara.

Tjahjo menjelaskan, setelah video pernyataan Adhyaksa beredar, masyarakat banyak yang menonton dan mengikuti ucapannya. "Wajar jika saya mengkritisi dan sebagai teman saya mengklarifikasi pernyataan itu kepada saya," ujar Tjahjo lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, Senin (24/7).

Tjahjo menyampaikan jika dia dapat memahami alasan Adhyaksa menuturkan ujaran dalam video itu. Dia pun tetap meminta Adhyaksa mengklarifikasi pernyataannya kepada Menkopolhukam, Menpora, Menteri BUMN dan sebagainya. "Karena posisi Pak Adhyaksa sebagai Kakwarnas Pramuka dan Komisaris BUMN," lanjut Tjahjo.

Tjahjo pun menuturkan tidak ingin mengingatkan pejabat publik lain agar tidak melakukan ujaran seperti yang dilakukan Adhyaksa. Dia hanya menegaskan jika para pejabat publik sudah mengetahui posisi masing-masing. "Mereka pun paham ideologi negara sebab sebagai pejabat negara sebelumnya sudah mengucapkan janji atau sumpah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memanggil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault terkait pernyataannya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menyatakan pemerintah pada prinsipnya akan betul-betul teliti mana yang menyangkut individual dan mana sikap organisasi.

Tapi, menurut dia, memang ada soal terkait dengan posisi Adhyaksa Dault sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Kemenpora akan mengklarifikasi lebih lanjut tapi prinsipnya tidak akan mengorbankan Pramuka apalagi mereka akan menggelar Raimuna pada tanggal 14 Agustus 2017.

"Yang kita klarifikasi tentang statement Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat itu mendukung kilafah, mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meskipun waktunya sudah beberapa waktu yang lalu," kata dia.