REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan aksi demonstrasi masyarakat Papua di depan Istana Negara beberapa hari lalu yang membawa dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Yasonna menilai, aksi itu tidak sepatutnya dilakukan mengingat Papua Barat adalah bagian dari negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
"Soal pengibaran itu kita sangat sesalkan karena Papua, Papua Barat adalah bagian dari negara kesatuan republik Indonesia kita sebangsa dan setanah air ya," ujar Yasonna saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8)
Yasonna menegaskan perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah rasialisme terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Bahkan, menurut Yasonna, Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk terlibat langsung dalam proses penanganan. Karena itu, ia menjanjikan Pemerintah akan mampu menangani persoalan tersebut.
"Saya percaya ini akan kita bisa selesaikan dengan baik, yang kita harapkan sekarang. Mari kita rukun kembali, mari kita bersatu kembali, itu penting," ujar Yasonna.
Yasonna pun mengimbau agar seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkistis. Begitu juga, aparat baik TNI maupun Polri diharapkan menahan diri dan melakukan pendekatan persuasif dalam penanganan.
Sebab, Yasonna menilai, kondisi Papua dan Papua Barat saat ini rentan untuk disusupi pihak yang ingin memperkeruh dan memprovokasi suasana dan keadaan.
"Yang pasti kita sebagai anak bangsa harus segera sekarang menahan diri baik masyarakat kita yang ada di Papua maupun yang di luar Papua, suapaya menahan diri. Karena yang rugi kita sendiri, yang rugi masyarakat Papua sendiri," ujar Yasonna.
