REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau demonstrasi di Wamena, Papua, yang berlangsung anarkis pada Senin (23/9). Kemendagri masih berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam untuk langkah selanjutnya.
"Kita pantau. Tim kita akan pantau ke sana. Informasi soal itu (demonstrasi) sudah ada," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Manik, kepada wartawan di JCC, Jakarta, Senin siang.
Sementara ini, Akmal belum bisa memastikan apakah aksi anarkis itu kondisinya sama dengan serangkaian aksi yang sebelumnya. Kemendagri masih menanti instruksi dari Kemenkopolhukam untuk langkah lanjutan.
"Kita tunggu jadwal dari Polhukam ya, " tambah Akmal.
Sebelumnya, Demonstrasi kembali berlangsung di Papua, Senin. Unjuk rasa berlangsung di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, berlangsung anarkis.
Kapolres Jayawijaya AKBP Toni Ananda ketika dihubungi dari Jayapura mengatakan, situasi keamanan saat ini belum terkendali. “Sabar, masih chaos,” ujar Toni sambil mematikan saluran telekomunikasinya.
Dari data yang dihimpun terungkap sejumlah bangunan dibakar dan dirusak para pendemo hingga menyebabkan otoritas Bandara Wamena menutup operasional bandara sejak pukul 10.30 WIT.
Unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua. Di depan auditorium Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), sekitar 100 sampai 200 mahasiswa berkumpul untuk melakukan aksi mogok guna menyampaikan protes terkait aksi rasialis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Bahkan, sebagian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura, Papua, memulangkan siswa lebih awal pada Senin (23/9) pagi karena ada demonstrasi mahasiswa. Sekolah memutuskan memulangkan pelajar lebih awal demi keamanan.
"Pulang lebih cepat karena adanya aksi demo," kata Agustina, seorang guru Sekolah Dasar di Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Demonstrasi untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua di daerah lain pernah dilakukan pada 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura. Aksi itu diwarnai perusakan dan pembakaran banyak fasilitas umum dan memicu pemerintah meliburkan seluruh sekolah selama sepekan.
