REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memerlukan tambahan 45 auditor baru. Para auditor itu dibutuhkan untuk mengaudit pemanfaatan keuangan APBD sampai kecamatan dan desa. Saat ini yang tersedia hanya sembilan auditor.
"Banyak tugas untuk mengaudit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah ini, menjangkau pengelolaan keuangan di kecamatan, puskesmas, sekolah, hingga dana desa," ujar Kepala Inspektorat Kabupaten, Sjamsul Bahri Pooe, di Gorontalo, Jumat (22/11).
Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memperhatikan kebutuhan tenaga auditor tersebut untuk memaksimalkan kinerja dan sistem audit di daerah tersebut. "Kita masih menerapkan sistem audit secara manual, maka kebutuhan tenaga auditor sangat prioritas," ujar Sjamsul.
Jika tambahan tenaga auditor terpenuhi, ia meyakini audit pemanfaatan keuangan APBD menjangkau kecamatan dan desa dapat maksimal. "Jika sulit terpenuhi sekaligus, bertahap pun tidak masalah. Asalkan upaya tersebut bisa signifikan menambah jumlah tenaga auditor yang masih sangat minim," tambahnya.
Sejauh ini kata Sjamsul dalam penugasan audit pihaknya menurunkan empat hingga lima orang auditor. Dengan personel auditor yang hanya tersedia sembilan tenaga, tentu memerlukan proses yang cukup lama untuk mendapatkan hasil audit.
Belum lagi, kata dia, jika harus turun ke 123 desa tersebar di 11 kecamatan dengan jarak tempuh yang saling berjauhan. Kecamatan terjauh di bagian timur dan barat harus ditempuh perjalanan darat mencapai tiga hingga empat jam. Kendala lainnya yaitu beberapa wilayah memiliki risiko akses transportasi sebab harus menyeberang lautan termasuk masih menghadapi kesulitan jaringan komunikasi.
