VIVA – Jaringan Bioskop Cinema XXI telah mengeluarkan protokol terkait kenormalan baru. Dalam protokol awal tersebut mengharuskan penonton menggunakan masker dan menjaga jarak baik di luar maupun di dalam studio.
"Adapun protokol tersebut diantaranya adalah, baik petugas bioskop dan pengunjung wajib menggunakan masker, pengukuran suhu tubuh untuk pengunjung dan petugas bioskop, serta penerapan physical distancing di seluruh lingkungan bioskop termasuk di dalam studio," kata Dewinta Hutagaol, Head of Corporate Communications & Brand Management, Cinema XXI kepada VIVA, Selasa, 23 Juni 2020.
Protokol tersebut akan diterapkan saat Cinema XXI kembali beroperasi. Sampai saat ini, belum ada arahan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk bisa kembali membuka jaringan bioskop.
"Hingga saat ini, Cinema XXI masih menonaktifkan kegiatan operasional sementara waktu. Kami mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi guna mendukung kesembuhan bangsa. Oleh karenanya, kami tetap mengikuti arahan Pemerintah dan belum kembali beroperasi," ujar Dewinta.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan pihaknya telah mengkaji beberapa hal terkait pembukaan bioskop dengan para pelaku industri. Ada beberapa cara yang akan dipraktekan, misalnya studio tidak terisi penuh oleh penonton.
Baca juga: Dinas Pariwisata DKI Jakarta Atur Siasat Agar Bioskop Dibuka Lagi?
“Satu kosong, satu diisi duduk, kemudian kosong. Kan ada itung-itungan ekonomi yang kira-kira dengan 50 persen ini mereka balik modal tidak sih pasarnya,” kata Cucu di acara VIVA Talk lewat instagram pada Senin, 22 Juni 2020.
Sampai saat ini belum ada regulasi terkait hal itu. Maka jaringan Cinema XXI hanya bersiap diri untuk menyambut new normal ketika bioskop sudah boleh kembali beroperasi.
"Sehingga, saat waktunya tiba, selain kami siap untuk menyambut kembali para pengunjung setia, kami juga siap untuk menerapkan Kenormalan Baru (New Normal) yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk melakukan kegiatan operasional sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan/diinstruksikan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah," kata Dewinta.
