REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk mitigasi dampak Covid-19 antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Hasilnya, 60,4 persen responden cenderung lebih memprioritaskan persoalan kesehatan ketimbang ekonomi. Sedangkan hanya 36,2 persen responden yang menginginkan agar pemerintah fokus menangani persoalan ekonomi.
"Di bulan September masyarakat kembali menuntut pemerintah agar memprioritaskan masalah kesehatan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Ahad (18/10).
Burhanuddin mengatakan, perubahan dinamika juga terjadi antara survei yang digelar Mei dan Juli. Pada bulan Mei, 60,7 persen responden meminta agar pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan. Sedangkan 33,9 persen responden meminta agar pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi.
Pada bulan Juli terjadi perubahan, 47,9 persen responden menginginkan agar pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi. Sedangkan, hanya 45 persen yang meminta agar pemerintah mempriortaskan masalah kesehatan.
"Di bulan Juli ketika survei kami lakukan itu masyarakat sedang mengalami semacam fatigue atau kelelahan setelah sekian lama berdiam diri mengikuti petuah pemerintah, saat yang sama ekonomi makin memburuk, tabungan terutama kelas menengah ke bawah habis, akhirnya masyarakat nggak bisa terlihat kecenderungannya pro ekonomi atau kesehatan," jelasnya
"Di bulan September ketika pemerintah melonggarkan PSBB, masyarakat berharap ekonomi segera membaik ternyata tidak juga mereka dapatkan," imbuhnya.
Survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
