Sindir Gaya Mewah Pejabat, Wapres: Jangan Sampai Masyarakat Enggan Bayar Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, terus melakukan langkah perbaikan terkait sistem perpajakan serta penertiban sikap aparaturnya yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Ia tak ingin masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak karena gaya hidup mewah yang ditampilkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) .

"Karena itu saya kira tidak tepat lah, kalau kemudian hal yang seperti itu ini kemudian menjadi isu kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," ujar Ma'ruf Amin di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023).

Ma'ruf menyebut upaya pembenahan harus terus dilakukan. Hal itupun dinilainya sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membersihkan instansi yang dipimpinnya. 

"Bahwa itu harus dilakukan pembenahan terus-menerus ya, iya. Dan Menteri Keuangan sudah melakukan itu dan itu sudah diakui memang ada tentu, walaupun upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis sudah dilakukan," ungkap dia.

Menurut Ma'ruf, upaya perbaikan sistem yang selama ini dilakukan Kementerian Keuangan sudah menyeluruh mulai dari sistem perpajakan, masalah digitalisasi, dan juga penertiban aparaturnya.

"Boleh dikatakan kementerian keuangan paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya. Itu saya kira sudah dilakukan," ujar Ma'ruf.

Namun demikian, ia mengakui upaya perbaikan dan bersih-bersih di instansi Kementerian Keuangan memang belum 100 persen. Menurut dia, hal ini juga terjadi di instansi-instansi lainnya.

"Bahwa di dalamnya masih ada. Saya kira itu memang tentu belum 100 persen, bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di tempat-tempat yang lain. Dan itulah yang terus kita perbaiki," kata Ma'ruf.

Selain itu, ia juga menyoroti langkah Menkeu Sri Mulyani yang mencopot jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak terkait informasi harta kekayaan dan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya.

Menurut Wapres, pencopotan jabatan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan peringatan kepada para aparatur lainnya.

"Saya kira Menteri Keuangan sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian kepada yang lain-lain. Bahkan juga sudah dipecat, dan sudah diperiksa, ini untuk tentu memberikan peringatan kepada yang lain dan akan dilakukan juga penelitian kepada yang lain," ujar Ma'ruf.

Baca juga : Pegawai Pajak Murka di Media Sosial, Ini Kata Staf Khusus Sri Mulyani

Ikuti Whatsapp Channel Republika