REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.

Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan. Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota.

"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi," kata Himmatul, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Jumat (31/7).

Sementara itu, Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariyah, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi. Sebab, ia menilai selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota.

Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.

Ikuti Whatsapp Channel Republika