REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo (MPDW) mendeklarasikan diri untuk mendukung kotak kosong menjelang pelaksanaan pilkada serentak, 9 Desember 2020. Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo Sopingi mengatakan pihaknya tidak kampanye, tetapi menyosialisasikan kotak kosong dan kandidat yang ada.
"Tinggal nanti masyarakat maunya bagaimana. Akan tetapi, kami cenderung sosialisasi ke kotak kosong," katanya di Wonosobo, Rabu (8/10).
Pilkada Wonosobo hanya ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Afif Nurhidayat (Ketua DPC PDI Perjuangan) dan M. Albar (Ketua DPC PKB). Pasangan ini diusung oleh koalisi tujuh partai politik, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Hanura.
Sopingi menyampaikan alasan mendukung kotak kosong karena sebagai warga Wonosobo ingin mengembalikan demokrasi secara baik dan mengingatkan anggota DPRD Wonosobo tidak melakukan seperti ini lagi. Sebab, ia menilai, munculnya satu pasang calon dalam Pilkada 2020 merupakan hasil rekayasa.
"Elite politik yang ada di Wonosobo sudah tidak ingat bahwa mereka itu wakil rakyat, jadi seharusnya sebagai wakil rakyat apa yang dikehendaki masyarakat, apa aspirasi dari masyarakat harusnya mereka mengetahui, tidak semua direkayasa," katanya.
Menurut dia, masyarakat ingin apa adanya. Seandainya satu partai bisa mengusung calon maka apa alasannya hal itu tidak dilakukan.
Dengan satu pasangan calon, masyarakat tidak punya pilihan. "Mengapa tidak dilantik saja kalau hanya satu pasang. Hal ini untuk mengingatkan para wakil rakyat di DPRD bahwa masyarakat itu mendengar, mengetahui, dan jangan dibohongi," katanya.
Sopingi menyampaikan target kemenangan untuk kotak kosong antara 60 dan 70 persen. "Seandainya nanti kami tidak memperoleh kemenangan, paling tidak upaya ini untuk mengingatkan wakil rakyat bahwa masyarakat itu masih ada dan tidak semua gampang dibodohi," katanya.
Menurut dia, yang mau memilih dan tidak memilih itu hak masyarakat.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga mempunyai hak untuk memilih kotak kosong dan menurut konstitusi itu sah.
"Kegiatan ini tidak ada yang mendanai, tetapi swadaya, dan gotong royong masyarakat," katanya.
