REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat politik dari Universitas Lampung, Syarief Makhya, berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tidak terlibat di Sekretariat Gabungan (setgab) parpol koalisi. Hal itu dikhawatirkan akan mengganggu tugas utama Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Presiden penting untuk tidak berada di struktur setgab agar ada batas yang jelas antara pemerintah dengan setgab. ''Seharusnya Presiden tidak terlibat di posisi itu (setgab) karena kepala pemerintahan dan kepala negara harus fokus menjalankan pemerintahan,'' kritik Syarief, Ahad (16/5).

Dia menambahkan, keberadaan setgab sebenarnya bisa melemahkan daya kritis parpol atas kinerja pemerintah. ''Kalau untuk membangun fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang ada, setgab ini menjadi tidak perlu karena dengan pembentukan institusi itu akan menghilangkan daya kritis partai,'' katanya.

Setgab memang akan memperkuat legitimasi Presiden, tapi secara fungsional akan menyebabkan kontrol terhadap pemerintah menjadi mandul. Lembaga setgab juga nantinya dikhawatirkan bisa mengecilkan fungsi kontrol DPR karena apa yang dilakukan DPR bisa dikonsolidasikan dulu di setgab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika