REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, menilai, penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai legitimasi Sekretariat Gabungan koalisi masih normatif dan tidak menjawab alasan kuat mengapa Setgab itu dibentuk. Setgab hanya membawa kepentingan para elite politik di dalamnya.

"Tidak usah terlalu jauh mengatakan Setgab ini untuk kepentingan rakyat, Setgab ini hanya untuk elite saja," kata Iberamsyah, Senin (17/5). Seperti diketahui, Presiden di Bandara Halim Perdanaksumah menyatakan, keberadaan Setgab tidak perlu dipermasalahkan. Setgab, kata Presiden, dibentuk untuk membangun koordinasi dan konsultasi di antara koalisi.

Menurut Iberamsyah, dalam meningkatkan koordinasi dan konsultasi di antara koalisi itu tidak perlu dilakukan melalui Setgab. "Saat ini kan ada menteri koordinator, ada menteri komunikasi, manfaatkan saja mereka untuk meningkatkan koordinasi," kata Iberamsyah.

Dia menilai, masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah, sehingga penjelasan Presiden tidak mengubah persepsi masyarakat tentang Setgab. "Ada suatu yang disembunyikan, ada agenda di dalamnya," kata Iberamsyah.

Dia bahkan memperkirakan ada politik transaksional dengan dibentuknya Setgab. Hal itu terlihat dari posisi Ketua Pelaksana Harian yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Jika memang tidak ada politik transaksional, Presiden cukup menempatkan orang Demokrat saja di posisi Ketua Pelaksana Harian.

Apa yang harus dilakukan Setgab ke depan? "Karena hanya mengakomodir kepentingan elite, ya lebih baik dibubarkan saja," kata Iberamsyah.

Menurut dia, saat ini rakyat membutuhkan hal-hal konkret untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan hal-hal kongkrit itulah kepercayaan rakyat kepada pemerintah bisa bertambah lagi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika