REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Pengamat media massa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Yayan Sakti Suryandaru menilai media massa tidak konsisten dalam pemberitaan mengenai semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. "Hasil riset yang kami lakukan pada Januari-Desember 2008, ada ketidakkonsistenan media dalam memberitakan Lapindo, terutama dalam pemilihan kata," katanya saat ditemui di kampus Universitas Surabaya (Ubaya), Rabu.

Ia menyebutkan, sebagian besar media cetak lokal dan nasional lebih memilih menggunakan istilah "Lumpur Sidoarjo" daripada "Lumpur Lapindo". "Ketidakkonsistenan itu sangat terlihat pada media-media cetak lokal, seperti Surya dan Jawa Pos. Kadang-kadang mereka menggunakan istilah 'Lumpur Lapindo', tapi tidak jarang juga menggunakan istilah 'Lumpur Sidoarjo'," katanya di sela-sela seminar "Menggugat Hak Warga Negara: Kasus Lumpur Lapindo".

Menurut Yayan, media cetak yang konsisten menggunakan istilah "Lumpur Lapindo" hanya Kompas. "Sampai sekarang pun Kompas masih tetap menggunakan istilah Lumpur Lapindo," kata Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unair itu. Sementara pada periode riset tersebut, dia menyatakan, harian Media Indonesia dan Surabaya Post tetap menggunakan istilah "Lumpur Sidoarjo".

"Hal itu tidak terlepas dari faktor kepemilikan media cetak tersebut," katanya mengutip hasil riset berjudul "Analisis Framing dalam Pemberitaan Lumpur Lapindo" yang dilakukannya dua tahun lalu itu. Ia menambahkan, pemilihan istilah dalam pemberitaan bencana semburan lumpur panas oleh media massa itu tidak terlepas dari pengaruh PT Lapindo Brantas dan pemerintah.

"Seharusnya dalam situasi seperti itu peran DPR perlu ditingkatkan. Mengapa DPR tidak memanggil pakar yang betul-betul terjaga independesinya untuk mendapatkan suatu kesimpulan, apakah semburan Lapindo itu bencana atau kelalaian manusia?" katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika