REPUBLIKA.CO.ID,Sebuah organisasi HAM internasional menyerukan agar pihak berwenang Kyrgystan menghentikan apa yang disebut penyiksaan luas dan penangkapan yang tak jelas terhadap warga suku Uzbek.
Human Rights Watch mengungkapkan, warga Uzbek secara tidak proporsional ditahan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggungjawab memicu kerusuhan maut antar etnis bulan lalu di Kirgistan selatan.
Seorang peneliti HRW di Kyrgystan, Anna Neistat, mengatakan pengakuan paksa melalui penyiksaan, mengurangi kredibilitas penyelidikan dan memperburuk konflik etnis tsb. Menurut HRW, organisasi itu telah mendokumentasi puluhan kasus, di mana orang-orang yang ditahan sehubungan dengan kekerasan tsb disiksa dengan dicekik dan dibakar dengan puntung rokok.
Diperkirakan sekitar 2.000 orang terbunuh dalam bentrokan antara warga suku Kirgi dan Uzbek, yang bermula tanggal 10 Juni lalu di kota-kota wilayah selatan, Osh dan Jalalabad.
Pemerintah interim Kyrgystan telah berusaha keras menciptakan stabilitas sejak mengambil alih kekuasan bulan April lalu. Presiden Roza Otunbayeva membentuk sebuah pemerintah sementara, dengan membentuk sebuah kabinet baru.
