REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA--Kampanye selama 5 minggu kini dimulai dalam rangka pemilu nasional di Australia yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus. Julia Gillard, perempuan pertama Australia yang memangku jabatan itu, telah meminta kepada Gubernur Jenderal - selaku Kepala Negara Australia, agar membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan, ingin meminta mandat dari rakyat untuk meneruskan jabatannya itu, mengingat mandat yang sebelumnya diberikan rakyat khusus diperuntukkan pada Kevin Rudd, yang tumbang ketika ditantang dalam rapat fraksi oleh Julia Gillard tanggal 24 Juni lalu.
Perdana Menteri Julia Gillar memperkirakan, kampanya selama lima minggu ini akan sengit, sementara pemimpin oposisi, Tony Abbot yang pernah bercita-cita hendak menjadi pastor, mengatakan kampanye akan berbentuk pertarungan kotor.
Hari pertama kampanye, Perdana Menteri Julia Gillard ke Negara Bagian Queensland, di mana kunci kemenangan atau kekalahan dinilai berada. Persoalan-persoalan kunci yang akan menjadi usungan pihak pemerintah dan oposisi untuk sementara ini masih bersimpang siur, dan baru mengkristal setelah beberapa waktu.
Pemimpin Oposisi Tony Abbot mengawali kampanye hari pertamanya di kota Sydney.
Di Australia, setiap warganegara yang telah berusia 18 tahun ke atas diwajibkan mendatangi tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan. Yang berhalangan datang langsung dapat mengirimkan kertas suaranya lewat pos; sedangkan yang di luar negeri dapat memberikan suara di perwakilan-perwakilan diplomatik. Barangsiapa dengan sengaja tidak ikut memilih diancam hukuman denda.
Jajak pendapat yang diterbitkan hari Minggu ini menyimpulkan Partai Buruh sebagai penyelenggara kekuasaan negara bertahan diminati oleh 52 persen responden, sementara 48 persen mengaku berpihak kepada oposisi.
Ketika dijajaki, sebagian besar responden mengaku lebih condong kepada Perdana Menteri Julia Gillard ketimbang pemimpin oposisi yang juga disebut "perdana menteri alternatif", Tony Abbot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika