REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan paling lambat tahun depan. "Saya sekarang hanya menunggu, karena Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang diproses di DPR," katanya di Yogyakarta, Sabtu (4/9).
Menurut dia, penyelesaian RUUK DIY merupakan wewenang dan tugas DPR sebagai lembaga legislasi. Jadi, apa pun hasil keputusan DPR terhadap RUUK DIY harus diterima oleh seluruh masyarakat DIY.
"Namun, yang penting adalah pembahasan RUUK DIY dapat selesai tahun depan sebelum masa jabatan saya sebagai Gubernur DIY berakhir," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ia mengatakan, masa jabatannya sebagai Gubernur DIY akan berakhir pada Oktober 2011, sehingga pembahasan RUUK DIY harus sudah selesai pada awal 2011.
"Jika penyelesaiaan RUUK DIY tidak dapat dilakukan tahun ini, masih ada kesempatan hingga awal tahun depan. Jadi, pembahasan RUUK DIY harus sudah selesai paling lambat awal 2011," katanya.
Ditanya sampai sejauh mana pembahasan RUUK DIY, Sultan mengatakan, sampai saat ini dirinya tidak mengetahui sampai di mana pembahasan RUUK DIY. Apakah RUUK DIY kini akan menjadi prioritas pembahasan di DPR atau tidak, dirinya juga tidak mengetahui.
"Pembahasan RUUK DIY saat ini sampai di mana saya tidak tahu, karena hal itu tergantung DPR. Saya juga tidak tahu apakah draf sudah dikirim oleh eksekutif kepada legislatif atau belum," katanya.
Menurut dia, pembahasan RUUK DIY menjadi prioritas atau tidak di dalam Badan Legislasi dirinya juga tidak mengetahui. Apakah mau dibahas besok atau tahun depan itu wewenang DPR.
"Bagi saya yang penting adalah sebelum masa jabatan Gubernur DIY berakhir, pembahasan RUUK DIY sudah selesai. Dengan demikian, semuanya bisa menjadi jelas," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika