REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–-Peletakan batu pertama pembangunan gedung DPR yang seyogianya dilaksanakan Oktober 2010 mendatang urung dilaksanakan. Alasannya, Pimpinan DPR meminta tim teknis melakukan pengkajian ulang rencana pembangunan gedung DPR dengan anggaran Rp 1,16 triliun tersebut.
“Pasti batal (peletakan batu pertama) ini konsekuensi,” kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, Mardian Umar, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/9).
Menurut Mardian, tim teknis yang terdiri dari perwakilan Sekretariat Jenderal DPR, Kementerian Pekerjaan Umum ,dan konsultan akan menghitung ulang estimasi biaya pembangunan gedung DPR dalam proses kaji ulang sebagaimana yang diinstruksikan Pimpinan DPR. Mardian berjanji, proses pengkajian ulang akan berlangsung transparan dan secara periodik akan dilaporkan kepada publik.
Dalam acara sosialisasi pembangunan gedung baru DPR Senin (31/8) lalu, tim teknis sempat memperkirakan peletakan batu pertama dilaksanakan pada Oktober 2010.
Dalam sosialisasi tersebut, tim teknis memerinci, ruang kerja setiap anggota DPR nanti dibangun dengan luas 120 meter persegi. Sekitar 60 meter persegi akan digunakan untuk ruang kerja anggota dewan, sisanya untuk ruang kerja seorang asisten pribadi dan lima orang staf ahli. Termasuk di dalamnya ruang rapat kecil, kamar istirahat, kamar mandi, dan ruang tamu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika