REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dua Instansi pemerintah yang menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) kini mulai berdamai. Hal itu dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi yang dihadiri kedua pucuk pimpinan instansi.
Penanganan TKI Bermasalah menjadi agenda pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi yang digelar bersama oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Senin (27) malam.
Rakor yang langsung dipimpin oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Kepala BNP2TKI Mohamad Jumhur Hidayat ini diselenggarakan di Terminal Kepulangan TKI, Selapajang Banten.
"Koordinasi rutin ini penting untuk terus memonitor TKI Bermasalah. BNP2TKI akan mengambil peran yang lebih besar dalam perlindungan TKI. Kita tidak ingin terus-menerus mengulang kasus-kasus seperti Saudari Winfaida," jelas Menakertrans Muhaimin Iskandar. Penanganan kasus TKI Bermasalah terus menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah ada beberapa kasus kekerasan yang menimpa TKI di luar negeri.
Rakor juga menyoroti secara khusus deportasi TKI tak berdokumen dari Malaysia yang terjadi setiap minggu. "Koordinasi terpadu akan kami jalankan untuk menangani dan mengatasi TKI Bermasalah. Khusus mengenai TKI tak berdokumen, kita sedang mempertimbangkan kebijakan redokumentasi," tambah pria yang kerap disapa Cak Imin ini.
Selain itu, rakor juga mencermati pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI. BNP2TKI yang memiliki tanggungjawab ini menjelaskan bahwa sistem yang sudah ada akan disempurnakan. "Kita sudah memiliki contoh layanan satu atap di NTB yang berjalan dengan baik. Kita akan menerapkannya di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dengan sistem seperti itu, TKI Bermasalah akan dapat ditekan," sela Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat.
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga melaporkan kepada Menakertrans bahwa penempatan G to G ke Korea Selatan berjalan dengan sangat baik. "Pada tahun 2007, diawal BNP2TKI berdiri, jumlah TKI yang kita kirimkan ke sana masih sangat kecil. Nomor 5 dibanding negara lain, jauh di bawah Vietnam. Alhamdulillah, pada semester pertama 2010 ini sudah menjadi nomor 1," tambah Kepala BNP2TKI.
Sebelumnya, kedua belah pihak seolah saling bermusuhan. Bahkan pada suatu kesempatan, Jumhur pernah menyebut Kemenakertrans sebagai mafia perdagangan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika