REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pejabat Persatuan Bangsa-Bangsa urusan Hak Asasi Manusia meminta agar dokumen perang yang dibocorkan WikiLeaks ditindaklanjuti. Catatan perang Irak terbaru yang dibocorkan oleh situs tersebut mengungkapkan serangkaian pelanggaran HAM tahanan serta praktik penyiksaan di penjara-penjara Irak.  

Di antara sekitar 400 ribu dokumen yang dibocorkan diantaranya mengungkap kekearsan yang dilakukan tentara Irak terhadap para tahanan, serta bukti yang menunjukkan pasukan AS mengetahui hal ini dan mendiamkannya.  Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay mengatakan informasi yang dibocorkan WikiLeaks menambah bukti bahwa terjadi pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional di Irak.

Pillay mengatakan bahwa AS dan Irak harus mengadili orang yang bertanggung jawab atas penyiksaan, pembunuhan di luar hukum dan sederet pelanggaran lainnya.  Dokumen ini juga menyebutkan bahwa pasukan AS tetap menyerahkan athanan ke pasukan keamanan Irak meski mengetahui tahanan itu akan disiksa.

Pen yelidik AS juga terus melakukan interogasi atas tahanan Irak meski melihat bahwa tahanan belum sembuh dari luka-luka, hal ini merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS Kolonel Dave Lapan kepada wartawan di Pentagon mencurigai bahwa Wikileaks bahkan lebih memiliki banyak dokumen rahasia yang belum diungkap ke publik. Meski Lapan tidak merinci dasar pernyataan tersebtu serta dokumen perang apalagi yang kemungkinan masih ditahan. Kelompok ini diyakini memiliki 15.000 laporan lain menegnai kondisi lapangan perang Afghanistan, serta 260 ribu kawat diplomatik dan video korban AS di Afghanistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika