REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan memperbaiki kontrak kerja tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi untuk mencegah penyiksaan seperti yang dialami Sumiati dan Kikim. "Kami akan perbaiki kontrak kerja, jadi nanti akan dimasukkan hal-hal seperti peta rumah majikan, jumlah pengguna, besar penghasilan keluarga, akses komunikasi dan libur minimal seminggu sekali," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, seusai rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.
Ia menjelaskan, pembaruan kontrak kerja itu juga akan termasuk kondisi rumah majikan yang harus representatif untuk menampung penata laksana rumah tangga mereka atau TKI, memiliki asuransi kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap penempatan TKI di Arab Saudi terkait banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKI di negara itu.
"Kami lakukan pengetatan pengiriman dan pengkajian pola rekrutmen sehingga kami bisa memberikan penilaian rasional dan objektif yang juga tidak merugikan saudara-saudara kita yang berhasil," kata Muhaimin. Penghentian sementara pengiriman TKI atau moratorium, kata Menakertrans baru, akan ditempuh sebagai jalan terakhir.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi juga dinilai bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja bagi TKI di negara tersebut. "MoU bukan satu-satunya indikator. Hongkong dan Taiwan sukses tanpa MoU sedangkan Malaysia sudah MoU tapi masih ada masalah juga," ujarnya.
Meskipun demikian, menurut Muhaimin, penandatangan MoU merupakan salah satu pintu masuk bagi peningkatan kondisi kerja TKI di suatu negara sehingga pemerintah tetap melakukan pendekatan untuk penyusunan MoU dengan Arab Saudi meskipun negara itu tidak memiliki MoU ketenagakerjaan dengan negara manapun. "Jadi kalau kita berhasil membuat MoU dengan Arab Saudi maka kita yang merintis," kata Menakertrans.
Ikuti Whatsapp Channel Republika