REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsudin menegaskan, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) bukanlah anti demokrasi. Menurut Din, dari tingkat pusat hingga cabang, Muhammadiyah setuju dengan pandangan DPRD Yogyakarta yang menyetujui penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

"Secara historis, sosiologis dan budaya, penetapan Gubernur Sri Sultan Hamengku dan wakil gubernurnya merupakan langkah terbaik. Saya tidak melihat ini  anti demokrasi atau  bertentangan dengan demokrasi," tandas Din Syamsudin kepada wartawan usai acara wisuda Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (UHAMKA) di JCC (Jakarta Convention Center) Selasa (21/12).

Din kemudian mengungkapkan apa yang dimaksud dengan historis, sosiologis serta budaya. Kesultanan Yogyakarta telah memberikan peran dan jasa yang sangat besar terutama di masa-masa setelah kemerdekaan. Bahkan, Yogyakarta sempat menjadi ibu kota. ''Peran historis, sosiologis dan budaya itu tidak boleh kita lupakan,'' tandas Din mengingatkan.

Menurut Dien, dalam berdemokrasi ada kearifan demokrasi dengan memperhatikan setting kultural dan historis. ''Kita harus kreatif  dengan kearifan demokrasi bahwa Kesultanan DIY sesungguhnya juga bukan monarki tetapi  simbol kesejarahan dan pengakuan kultural,'' papar Din.

Secara terus terang, Din mengakui Muhammadiyah termasuk 10 lembaga agama yang menyetujui penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Siapa pun kata Din, baik presiden, wakil presiden, menteri, parpol serta fraksi jangan melupakan jasa dan sejarah yang telah dilakukan Kesultanan Yogyakarta. "Siapapun, presiden, wakil presiden, menteri, parpol dan fraksi  jangan melupakan sejarah. Ingatlah pesan Bung Karno  "jas merah" atau jangan lupakan sejarah," tegas Din.

Dien lalu mengungkapkan alasan Muhammadiyah setuju dengan penetapan itu, karena melihat latar belakang  historis kesultanan DIY amat besar jasanya bagi Republik Indonesia. Pada masa penjajahan lalu, DIY  menjadi bagian integral NKRI serta pernah menjadi ibukota pemerintahan pusat. "Jadi  Muhammadiyah  mendukung keistimewaan kesultanan DIY,jangan otak atik dan tidak  ada urgensinya.Kita jangan menafikan setting kultural dan jangan out of contex ," tandas Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika