REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi dinilai mengkooptasi DPR. Lantaran, banyak keputusan-keputusan politik yang seharusnya diambil di DPR malahan diambil-alih oleh Setgab. "Jangan sampai hal-hal yang harusnya diselesaikan di DPR malahan selesai di setgab, jangan terkooptasi," papar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di DPR, Selasa (4/1).

Pram sapaan akrabnya mengaku kecewa karena melihat seolah keputusan Setgab lebih tinggi dari keputusan DPR. Meski demikian, dia menjelaskan, kuatnya aroma setgab koalisi dalam kebijakan yang diambil di DPR tidak mesti mendapatkan hasil yang bulat, lantaran adanya friksi di antara anggota setgab itu sendiri.

Pram mencontohkan, bagaimana keputusan deponeering kasus pimpinan KPK, Bibit dan Chandra malah memicu konflik internal di setgab. Semantara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarak mengatakan, wajar saja setgab cukup dominan, lantaran setgab terdiri dari partai-partai anggota koalisi. "Namun, jika seolah kebijakan DPR itu terkooptasi dari keputusan yang Setgab ambil, saya pikir itu berlebihan," jawabnya.

Menurut Mubarak, kebijakan DPR itu berbeda dengan setgab. Di setgab, jelas dia, isinya adalah ketua umum yang melakukan komunikasi politik yang nantinya akan di-breakdown ke fraksi. "Jadi keputusan ya tetap di DPR," tegas Mubarak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika