REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pada 2011 sekretariat gabungan partai-partai koalisi pemerintah semakin sulit dikendalikan terkait dengan perkembangan politik yang berlangsung. Menurut dia, keputusan MK yang mengabulkan permohonann untuk mengembalikan kuorum dari 3/4 menjadi 2/3 suara untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat akan menajdi salah satu amunisi politik 2011.

"Keputusan MK secara konstitusi benar karena logikanya juga untuk mendorong pengawasan DPR. Namun di sisi lain, ini seperti meningkatkan daya tawar partai politik yang membuat posisi di setgab semakin kuat dan posisi keputusan presiden menjadi lemah, setgab semakin sulit dikendalikan," katanya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, keputusan MK tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk politik tarik ulur oleh partai politik koalisi sehingga akan semakin menyandera Presiden. Selain itu, menurut dia, pembahsan RUU Paket Politik yang harus segera disahkan pada 2011 akan semakin memanaskan situasi politik. "Pertarungan politik secara nyata akan terlihat untuk mewarnai RUU Paket politik sesuai dengan kepentingan masing-masing partai," katanya.

Untuk itu, menurut dia, akan banyak isu yang dilempar dan manuver politik yang akan dilakukan untuk memenangkan pertarungan. "Parpol tentunya tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu mereka berusaha kuat untuk mendapat keuntungan dari RUU paket politik," katanya.

Ia menambahkan, kasus-kasus hukum baru kemungkinan juga akan dimunculkan seiring dengan pemanasan politik menuju 2014. "Selama independensi dari institusi hukum belum ada, muncul kasus baru yang digunakan sekelompok aktor politik untuk mengganjal aktor politik lainnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika