REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Mahmud Mahfudz meminta pemerintah tidak melupakan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang diduga berangkat secara ilegal ke Mesir.
"Diduga masih ada tenaga kerja ilegal yang ikut terjebak konflik politik Mesir. Mereka juga harus diupayakan pemulangannya," kata Mahmud, di Semarang, Rabu (2/2).
Menurut dia, keberadaan tenaga kerja ilegal inilah yang akan menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi warga negara Indonesia dari Mesir. "Memang agak sulit, tetapi tetap harus diupayakan. Mereka juga sumber devisa bagi negara ini," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Pendapat senada juga disampaikan anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, Muh.Zen. Menurut dia, upaya pemulangan tenaga kerja ilegal yang turut terjebak di Mesir tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendata ulang tenaga kerja yang bekerja di negeri tersebut.
"Ini sekaligus momentum untuk melegalisasi mereka yang berangkat ke Mesir secara ilegal. Para tenaga kerja ini tetap harus melapor ke kedutaan besar agar bisa dipulangkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah, A.B.Rachman mengatakan, para tenaga kerja asal provinsi ini yang bekerja di Mesir, seluruhnya pemberangkatannya dipusatkan dari Jakarta.