REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Pakar hubungan internasional Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Basis Susilo MA, berpendapat bahwa pemerintahan sementara bisa menjadi solusi bagi krisis Mesir.

"Masalahnya adalah masyarakat Mesir sudah tidak percaya kepada Presiden Hosni Mubarak. Apalagi, Mubarak berencana menjadikan anaknya sebagai pengganti," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Ahad (6/2).

Basis mengemukakan hal itu berkaitan dengan pergolakan di Mesir sejak 25 Januari. Sebanyak 300 lebih warga tewas dan sekitar 5.000 warga lainnya cedera dalam kerusuhan di seluruh kawasan di negara itu.

Menurut Basis Susilo yang juga Dekan FISIP Unair Surabaya itu, masalah lain adalah masyarakat Mesir juga belum mempunyai pilihan bila mereka berhasil memaksa Mubarak untuk mundur. "Bisa saja wapres menjadi alternatif, tapi masyarakat Mesir juga tidak sepenuhnya dapat menerima. Karena itu, alternatif terbaik adalah para tokoh Mesir berkumpul membahas pemerintahan sementara," katanya.

Tugas pemerintahan sementara yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat Mesir itu adalah menyiapkan pemilihan umum untuk menentukan pengganti Presiden Hosni Mubarak. "Jadi, pemerintahan sementara itu semacam panitia untuk pemilihan umum yang di Indonesia mungkin sama dengan KPU (komisi pemilihan umum) dengan batas waktu yang sudah ditentukan secara terjadwal," katanya.

Untuk menampung aspirasi masyarakat Mesir, katanya, pemerintahan sementara itu juga harus menetapkan aturan secara bersama terkait sistem pemilihan yang memberi kesempatan bagi semua komponen masyarakat Mesir. "Saya kira, solusi terbaik adalah persatuan para tokoh dari berbagai komponen itu untuk membentuk pemerintahan sementara. Karena jika krisis dibiarkan berlarut-larut, justru akan mengorbankan masyarakat Mesir sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika