REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO - Keputusan Hosni Mubarak menolak mundur dari kursi kepresiden Mesir pada Kamis (10/2) malam tidak hanya membuat aksi demonstran akan semakin meledak. Mubarak juga membawa Mesir dalam kondisi kesimpangsiuran tentang pemegang tampuh kekuasaan Mesir saat ini. Apakah Mubarak, militer atau wakil presiden Omar Suleiman?

Seperti dikutip CNN, aksi demonstrasi Jumat (11/2) ini bakal meledak menyusul pidato Mubarak semalam yang menolak mundur dari tampuh kekuasaan. Namun, Mubarak juga mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Omar sesuai dengan konstitusi. Sebuah konsesi besar bagi Mubarak yang telah memerintah Mesir dalam cengkeramannya selama 30 tahun lebih.

Pidato Mubarak semalam tidak hanya membuat massa demonstran karena dia menolak mundur. Tapi, pidato mubarak memunculkan kebingungan karena dia secara bersamaan juga menyerahkan kekuasaannya pada Omar.

Usai pidato Mubarak, juru bicara parlemen Ahmed Fathi Srour mengatakan kepada televisi nasional TV Nil. Ahmed menyebutkan bahwa Mubarak sesungguhnya telah menyerahkan wewenang kepada Omar untuk menjalankan roda pemerintahan dari hari ke hari. Wewenang yang diberikan itu mencakup pengawasan polisi, Kementerian Dalam Negeri dan instansi penting lainnya.

Omar juga mendapat wewenang untuk kontrol kebijakan ekonomi dan menjalankan negosiasi dengan oposisi. Namun sesuai kompetisi, ada beberapa wewenang yang tidak bisa diserahkan presiden kepada wakilnya. Wewenang tersebut antara lain kekuasaan untuk membubarkan parlemen atau pemerintah dan meminta amademen konstitusi.

Pedapat dubes Mesir untuk Amerika Serikat, Sameh Shoukry, membuat kondisi semakin menjadi tanda tanya tentang siapa pemimpin Mesir saat ini. ''Wakil presiden adalah presiden de facto," ujar Sameh tak lama setelah pidato Mubarak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika