REPUBLIKA.CO.ID,YANGOON--Tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dan partainya akan "berakhir tragis" bila mereka tetap bertahan sebagai oposisi hingga akhir terkait sanksi Barat tulis media pemerintah.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pendapat terbaru dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mengatakan bahwa tindakan penghukuman dapat membantu untuk menekan pemerintah dan tidak berdampak secara signifikan untuk perekonomian.

Pernyataan itu merupakan kritik eksplisit pertama kepada pemenang Nobel Perdamaian itu oleh media pemerintah sejak pembebasannya dari tahanan rumah selama tujuh tahun pada November, beberapa hari setelah pemilu yang dicela oleh aktivis demokrasi dan pihak Barat.

"Bila Daw Suu Kyi dan NLD tetap melanjutkan jalan yang salah dengan mengabaikan fakta bahwa saat ini Myanmar sedang berproses menuju era dan sistem yang baru serta panggung politik baru dengan membuka jalan untuk demokrasi, mereka akan berakhir tragis," demikian tertulis dalam komentar di harian New Light of Myanmar edisi akhir pekan.

Daw merupakan sebutan penghormatan untuk seseorang di Myanmar. "Merujuk hal tersebut, saya ingin mengajak mereka untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun negara demokrasi demi kepentingan bangsa dan masyarakat," tambah artikel harian corong junta itu yang mengaku dirinya bernama Yan Gyi Aung, tampak sebagai nama samaran yang berarti "Penaklukan Musuh Besar".

NLD bereaksi hati-hati atas komentar tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima respon resmi apapun dari pihak berwenang atas pernyataannya mengenai sanksi tersebut. Juru bicara partai Nyan Win mengatakan bahwa penulis artikel surat kabar tersebut mungkin menulis "untuk kepentingannya sendiri".

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pekan lalu, NLD menekankan bahwa berakhirnya sanksi atas Myanmar seharusnya terkait dengan perbaikan catatan Hak Asasi Manusia junta terutama dengan membebaskan tahanan politik. Pernyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah Washington mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menghentikan sanksi bagi Myanmar dan mendesak agar rezim melakukan tindakan konkrit.

Pembebasan Suu Kyi memicu perdebatan mengenai efektivitas dari sanksi keuangan dan perdagangan, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai respon atas pelanggaran HAM yang dilakukan junta.

Dua partai pro-demokrasi yang ikut ambil bagian dalam pemilu November sudah meminta penghentian sanksi karena hal itu tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

Partai Suu Kyi tidak memiliki kursi dalam parlemen yang baru dibuka dan didominasi oleh militer dan kroni-kronominya. Partai yang dibubarkan tersebut memilih untuk memboikot pemilu November karena aturan tampaknya diatur untuk mencegah partisipasi Suu Kyi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika