REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang mafia pajak sangat tidak beralasan sehingga tidak perlu didukung.

"Apa yang mau diangketkan? Kebijakan perpajakan itu jangan ditarik ke ranah perpolitikan DPR. Itu nanti bisa samar-samar hasilnya," kata Anas di sela-sela peringatan Harlah NU ke-88 di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (22/2).

Anas menganggap DPR bukan menjadi tempat yang tepat bagi penyelesaian masalah mafia pajak. Menurutnya, masalah kasus perusahaan pengemplang pajak wajib diserahkan ke penegak hukum biar ditangani secara tuntas.

"Masalah pajak harus diselesaikan dengan aturan hukum, bukan politik lewat hak angket. Itu yang benar," jelasnya. "Jika lewat hukum, siapa mafia dan pengemplang pajaknya bisa ditangkap dan diselesaikan dengan tuntas."

Terkait partai koalisi yang membandel dengan mendukung hak angket mafia pajak, Anas mengingatkan ada konsekuensi logis jika terus berseberangan dengan pemerintah. Dia mengacu dukungan Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejehatera (PKS) yang mendukung bergulirnya hak angket DPR. "Partai koalisi dalam Setgab boleh beda, tapi jangan berbeda terus dengan pemerintah. Itu tidak elok dan tidak asyik," paparnya.

Anas mengaku juga belum tahu rencana pergantian anggota Setgab jika seandainya Golkar keluar digantikan PDIP. "Saya belum tahu masalah itu. Tapi, pasti akan mengikhlaskan jika ada partai dalam Setgab yang keluar," kata Anas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika