REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menilai masalah mafia pajak jika diseret ke penyelesaian politik justru akan bertambah ruwet. "Kalau diseret (ditarik) ke politik akan tambah ruwet (rumit), karena hak angket itu membutuhkan waktu beberapa bulan," katanya di sela-sela seminar Hari Lahir (Harlah) ke-88 Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Selasa (22/2).

Di sela-sela acara yang dihadiri ratusan pengurus NU se-Jatim itu, Anas Urbaningrum menjelaskan hak angket itu merupakan hak untuk menyelidiki adanya kesalahan atau pelanggaran UU. "Jadi, apanya yang diangket? Kalau mafia pajak itu masalah hukum, siapa mafianya, lalu seret dan adili," katanya dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) itu.

Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu, untuk memperkuat upaya hukum itu cukup dengan dorongan secara politis dan bukan dengan hak angket, karena masalahnya justru akan bertambah ruwet. "Tapi, soal itu (hak angket) sebaiknya kita tunggu saja, karena sekarang masih akan rapat paripurna. Kalau angket menjadi keputusan juga nggak apa-apa," kata alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Dalam acara yang juga dihadiri KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Jakfar Umar Thalib (Laskar Aswaja) itu, ia mengakui adanya perbedaan Partai Demokrat dengan Golkar yang sama-sama anggota Setgas (Sekretariat Gabungan). "Ya, Setgab itu boleh saja berbeda, tapi jangan sering-sering. Kalau terlalu sering itu nggak asyik. Kita ikhlas kalau ada yang keluar, tapi kita belum tahu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika