REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Inisiator hak angket pajak dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan pihaknya ke depan akan melihat sejauh mana efektifitas instrumen untuk mengurai kasus pajak, yaitu panja. Menurut dia, terbendungnya hak angket pajak itu semakin membiarkan merebaknya jaringan mafia pajak di DPR, Pemerintahan dan Parpol semakin kuat.

"Meskipun, berharap pada panja mafia pajak di komisi III dan di komisi XI  adalah omong kosong karena kewenangannya sangat terbatas," tegas Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/2).

Bambang menilai tawaran dari Partai Demokrat untuk membentuk panja komisi gabungan antara komisi III dan XI juga tidak menghasilkan kewenangan sebesar hak angket. "Karena, hak angket ada penyelidikan. Sedangkan, panja maupun pansus meskipun digabung itu kewenangannya terbatas," bebernya.

Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, menuturkan akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Setgab terkait sikap yang diambil oleh anggota koalisi Golkar dan PKS dalam hak angket. Dia menyatakan evaluasi segera diserahkan kepada SBY.

Syarief menyatakan komposisi di dalam Setgab sangat dinamis, bisa bertambah atau berkurang. Terkait penaliti yang diberikan kepada Golkar dan PKS, dia mengatakan bahwa hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi.

"Punishment tergantung SBY. apakah ada reshuffle? Itu hak prerogratif presiden. Yang jelas kami sangat berterima kasih dan memberikan penghargaaan kepada PKB, PAN dan PPP," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika