REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, berpendapat, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada parpol anggota koalisi menyiratkan kegeramannya sekaligus peringatan keras khususnya terhadap Partai Golkar dan PKS yang dianggap tidak loyal.

"Dalam hubungan ketidakpercayaan antara Presiden dengan kedua parpol tersebut, maka kecepatan bertindak akan menentukan pencitraan politik masing-masing pihak," ujarnya di Jakarta, Jumat. Dalam kaitan ini, menurut doktor ilmu politik UI itu, citra SBY yang tegas dan berani akan menggema bila menteri-menteri dari Partai Golkar serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diganti.

Sebaliknya, demikian Yuddy Chrisnandi, Golkar dan PKS akan melambung citranya, bila secara terbuka mempersilakan Presiden mengganti menteri-menterinya serta menyatakan keluar dari koalisi. Situasi ini, sambungnya, tentu bisa mendorong terciptanya nuansa demokrasi yang lebih segar atau dinamis.

"Keluarnya Golkar dan PKS dari koalisi akan menyehatkan perkembangan Demokrasi lebih seimbang," kata Yuddy Chrisnandi.

Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan bahwa partai-partai politik yang tidak menaati komitmen tentunya tidak bisa bersama-sama lagi berada di dalam koalisi.

Presiden mengatakan sanksi tentu akan diberikan kepada partai politik anggota koalisi yang tidak mematuhi komitmen. "Jika tidak, ke depan tentu sanksi harus diberikan. Dalam penataan kembali koalisi yang Insya Allah akan kami lakukan dalam waktu dekat ini, jika memang ada partai politik tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama-sama saya dulu, tentu partai politik seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi," tuturnya.

Polemik mengenai evaluasi keanggotaan koalisi itu mencuat menyusul sikap Partai Golkar dan PKS yang mendukung pengajuan usulan hak angket pajak DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika