REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan komunikasi lewat surat menyurat jika ingin menyampaikan keputusan terkait koalisi. Ketika awal melakukan kesepakan soal koalisi, SBY bertemu langsung dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Menurut Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, terbentuknya koalisi dan kontrak politik antara PKS dengan SBY itu melalui komunikasi langsung antara SBY dengan Hilmi. Kalau ada perubahan dalam kontrak politik atau dalam kesepakatan koalisi maka logikanya, etisnya, itu juga dikomunikasikan secara langsung.

"Tidak lewat surat, tidak lewat kurir, karena toh tokoh-tokohnya ini kan masih hidup kan, masih ada. Ya kalau PKS representasinya dalam hal ini adalah Ketua Majelis Syuro," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senin (7/3). Hingga kini, PKS belum mendapat undangan untuk berkomunikasi lagi dengan SBY.

Meski menunggu keputusan SBY, bukan berarti PKS tidak siap bicara. "Kalau tadi itu Presiden mengatakan, saya akan berbicara dengan pimpinan partai-partai politik masalah koalisi, kita siap bicara," kata Mahfudz menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika