REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bocoran WikiLeaks mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dijadikan berita oleh dua surat kabar asal Australia, tidak layak menjadi batu sandungan yang membuat hubungan kedua negara memburuk. Apalagi, karena Australia merupakan negara demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan pers.
Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat dalam pesan singkatnya, Jumat (11/3). Seperti diketahui, Yopie sedang bersama dengan Wakil Presiden Boediono di Canberra, Australia hingga Ahad (13/3) mendatang. Ia kemudian menjelaskan, kebijakan editorial media massa tentang bocoran WikiLeaks sejauh pemantauan dan pembicaraan yang berlangsung, sama
sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Australia.
“Masalah ini juga tidak pernah menjadi butir bahasan dalam pembicaraan wapres dengan semua pejabat maupun akademisi,” kata dia. Karena itu, kedua pihak menyadari bocoran wikileaks yang akurasinya patut kita pertanyakan tidak layak menjadi batu sandungan yang membuat hubungan dua negara memburuk. “Jadi tidak ada alasan hubungan Indonesia dan Australia terganggu masalah ini,”ucapnya.
Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa, Kamis (10/3) malam, Boediono diwawancara oleh surat kabar Sydney Morning Herald. Namun hal itu dibantah oleh Yopie, menurutnya, wawancara dengan surat kabar tersebut justru berlangsung pada Senin (7/3) silam. “Wawancara itu tentang kunjungan ke Australia. Kami tidak pernah wawancara dengan SMH soal WikiLeaks,” tutur Yopie.
Boediono, di Canberra juga sudah memberikan pernyataannya, bahwa berita-berita mengenai SBY di surat kabar Australia tersebut tidak menggoyahkan keyakinannya terhadap integritas maupun kredibilitas Presiden. Apalagi, katanya, Presiden SBY dan dirinya berbagi cita-cita yang sama.
“Sebagai Wakil Presiden dan seseorang yang telah cukup lama bekerjasama dengan Beliau, saya yakin sepenuhnya dan tidakmempunyai keraguan sedikitpun bahwa Beliau mempunyai niat tulus untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa dengan melanjutkan reformasi,memberantas korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Boediono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika