REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program beras untuk masyarakat miskin (raskin), selain berfungsi meringankan masyarakat berpendapatan rendah dalam mendapatkan bahan pokok, dinilai juga mampu membantu stabilisasi harga beras di dalam negeri. "Bukti bahwa raskin dapat mempengaruhi stabilisasi harga terlihat saat tidak secara penuh disalurkan dalam setahun," kata Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Rabu.
Pada 2006, lanjutnya, saat raskin hanya disalurkan 10 bulan, harga beras kualitas medium pada akhir tahun sampai awal 2007 melonjak tajam hingga Rp7.000/kg. Begitu juga pada 2007, ketika penyaluran raskin hanya 11 bulan, harga beras medium juga naik sampai Rp6.500/kg. "Saat raskin hanya diberikan selama 10 atau 11 bulan, harga beras meningkat tajam dan mempengaruhi inflasi pada bulan-bulan tidak adanya penyaluran raskin, seperti tahun 2006 dan 2007," katanya.
Sutarto mengatakan, selama 2006-2011, program raskin mampu menjangkau 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) di sekitar 50.000 titik distribusi di 440 kabupaten kota dan 33 propinsi dengan rata-rata realisasi lebih dari 96 persen dari pagu alokasi yang disediakan.
Jumlah rumah tangga penerima manfaat pada 2008 sebanyak 19,1 juta RTS, 2009 sekitar 18,5 juta RTS dan 2010 sebanyak 17,5 juta RTS sedangkan pada 2011, Bulog mendapat tugas menyalurkan sebanyak 3,14 juta ton beras untuk 17,5 juta RTS selama 12 bulan. "Sampai 18 Maret lalu kita telah menyalurkan sekitar 641.202 ton atau 20,37 persen dari pagu alokasi setahun," katanya. Menurut mantan Dirjen Tanaman Pangan itu, jumlah raskin yang disalurkan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, juga untuk masyarakat yang kategori sangat miskin dan miskin, serta masyarakat yang hampir miskin.
Jumlahnya sesuai dengan data rumah tangga sasaran dari Menko Kesra atas dasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian jika diasumsikan setiap RTS terdapat empat orang, maka raskin menjangkau hampir 70 juta jiwa. Kepala BPS, Rusman Heriawan menyatakan, hasil sensus BPS menunjukkan jumlah masyarakat yang sangat miskin dan miskin mencapai 31 juta jiwa, jika ditambah dengan yang hampir miskin maka totalnya mencapai 66 juta jiwa.
Asisten Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat urusan Kompensasi Sosial, Dodo Rusnanda Sastra, mengatakan, untuk memantau pelaksanaan raskin, pihaknya telah membentuk tim koordinasi raskin yang sudah berjalan selama empat tahun dan ditindaklanjuti hingga tingkat kelurahan dan desa. "Dengan demikian verifikasi data masyarakat miskin dan hampir miskin yang mendapat raskin sampai tingkat desa," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, program raskin selama ini sangat membantu menanggulangi kemiskinan selain itu juga sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, sehingga menjadi program yang sifatnya reguler. "Untuk itu, RTS yang menjadi sasaran program raskin, jangan untuk masyarakat miskin saja, tapi masyarakat yang hampir miskin," katanya.
Sutarto mengakui, berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan kendala dalam penyaluran raskin, misalnya, data raskin yang bersifat dinamis menyebabkan ketepatan sasaran di beberapa daerah sulit tercapai. Kendala lain adalah belum semua daerah menyediakan dana pendamping APBD dari titik distribusi hingga ke titik bagi yang dapat dijangkau penerima raskin. Untuk itu, Sutarto berharap, Pemda menyediakan dana pendamping penyaluran raskin ke tempat yang lebih dekat dengan RTS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika