REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Perubahan anggaran keuangan (PAK) untuk APBD 2010 di Kota Malang yang dibahas di kantor DPRD setempat, Selasa (28/9) tidak membahas masalah jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Padahal, Wagub Jatim Syaifulloh Yusuf meminta agar bupati dan wali kota di Jatim ikut berperan masalah Jamkesda tersebut.

‘’Dalam PAK APBD 2010 ini memang kita tidak mengajukan tambahan untuk Jamkesda. Sebab, anggaran yang ada sebesar Rp 2,4 miliar di APBD itu sudah lebih dari cukup, kendati jatah penerima Jamkesda kita tambahi,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Enny Sekar Rengganingati.

Dia mejelaskan, dana sebesar itu untuk memfasilitasi kesehatan warga kurang mampu yang tidak masuk dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).  Jumlah penerima Jamkesda ditetapkan sebanyak  31.975 ribu warga. Penerima Jamkesda tersebut dinilai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Alasan dia, karena awalnya kuota penerima Jamkesda di Kota Malang itu hanya sebanyak 24 ribu warga saja. Itu berarti ada tambahan kuota sebanyak 7.975 warga.

Makanya, dia menegaskan bila dana sebanyak 2,4 miliar tak perlu ditambahi lagi melalui PAK. Di optimistis dana sebanyak itu bisa mencakup penerima Jamkesda yang mencapai hampir 32 ribu warga itu. Meski begitu dia menilai bahwa para penerima Jamkesda tersebut perlu diverifikasi. Alasannya, dia khawatir data yang masuk sebelumnya justru sudah tidak sesuai lagi.

Dia contohkan, seperti penerima Jamkesda yang sudah meninggal dunia atau statusnya naik, dari miskin menjadi mampu. Sehingga, mereka tidak layak menerima Jamkesda lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika