REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengaku prihatin dengan terjadinya kekerasan antarkomunitas di Tarakan, Kalimantan Timur. Presiden mengingatkan, 10 tahun lalu terjadi konflik etnis di Sampit, Kalimantan Tengah yang meluas karena sikap under estimate. Presiden meminta itu tak terulang di Kaltim.

"Saya berharap yang terjadi di Kaltim tidak terjadi seperti yang dulu dengan syarat langkah-langkah yang sekarang ini terpadu cepat dan tepat, dan pejabat turun ke lapangan untuk melakukan langkah yang nyata," kata Presiden dalam konferensi pers, Rabu (29/9). Presiden didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam.

Terkait konflik di Tarakan itu, Presiden sudah berkomunikasi dan memberikan instruksi kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur Kaltim. "Sebab kejadian seperti ini harus segera diatasi dengan langkah-langkah yang cepat dan tepat, dan harus tuntas," tegas Presiden.

Masalah ini tidak boleh hanya diserahkan kepada kepolisian dan TNI. "Karena ini berangkat dari masyarakat saya berharap dari Gubernur, Bupati, Walikota, tokoh agama dan adat turun ke lapangan, menyadarkan semuanya untuk janganlah terus dikembangkan kekerasan seperti ini," imbuhnya.

Presiden juga mengimbau kedua komunitas yang terlibat perselisihan untuk mengakhiri dan yang bersalah diberikan sanksi. Dalam kesempatan itu, Presiden mengimbau media massa tetap menjaga kaidah agar tidak menyulut atau memanaskan situasi.

"Saya imbau sebagaimana peran pers yang konstruktif meliput konflik horizontal, tetaplah menjaga kaidah-kaidah jangan sampai justru menyulut atau memanaskan situasi hingga menimbulkan kekerasan yang lebih besar lagi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika