REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang membeberkan kecurangannya sebagai calon bupati incumbent yang keluar sebagai pemenang pada pemilukada Pandeglang. Erwan yang berpasangan dengan Heriyani terbukti melakukan politik uang agar dia terpilih kembali menjadi bupati Pandeglang.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan salah satu pasangan calon bupati Pandeglang, Irna Narulita-Apud Mahpud, bahwa telah terjadi kecurangan dari pemenang pemilukada Kabupaten Pandeglang, yakni pasangan Erwan Kurtubi-Heriyani yang diusung Partai Golkar, Demokrat, PKS, PKB, Hanura, PKPB, PPRN dan PMB. "Kami menolak putusan MK. Karena bukit-bukti yang diajukan dalam gugatan itu palsu dan tidak ada upaya pembuktian dari MK," kata Fitron Nur Ikhsan, koordinator media kampanye tim Erwan Kurtubi-Heriyani, Jum'at (5/11).

Karena itu, kata Vitiron, pihaknya akan melakukan proses pemintaan pendapat ahli dan akademisi terkait putusan MK. "Karena putusan MK ini tidak objektif dan mencederai rasa keadilan. Ini akan menjadi preseden buruk pemilu di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mengakui adanya kecurangan yang dilakukan pemenang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, pasangan Erwan Kurtubi- Heriyani. “Gugatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Erwan Kurtubi- Heriyani telah melakukan kecurangan dalam Pemilukada Pandeglang,” kata Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Budi Prakoso.

Kecurangan yang dilakukan pasangan Erwan Kurtubi-Heriyani yang juga sebagai incumbent tersebut antara lain melakukan politik uang. “Mereka terbukti kok melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang ada dalam gugatan,” ujar Budi. Karena itu, KPU Kabupaten Pandeglang akan melakukan pemungutan suara ulang. KPU Kabupaten Pandeglang diberi waktu selama 90 hari untuk itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika