REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG--Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung, menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, ke Indonesia pada 10 November ini. Penolakan ini karena AS telah menjajah negeri Muslim di dunia.
Juru bicara HTI Lampung, Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan sesungguhnya Obama adalah Presiden dari sebuah negara yang saat ini jelas-jelas tengah menjajah negeri muslim, seperti Irak dan Afghanistan. "Amerika juga terus menyerang wilayah perbatasan Pakistan dan Afghanistan, akibatnya Negara-negara itu hancur berantakan," katanya.
Selain itu, penjajahan AS juga bukan hanya secara fisik, tapi juga secara social, politik, ekonomi dan budaya. Tak terhitung berapa besarnya kerugian yang ditimbulkan, akibat kesewenangan kaum penjajah tersebut. Menurut penelitian John Hopkins University, kata Ismail, akibat invasi AS ke Irak sejak tahun 2003 lebih dari satu juta warga sipil Irak tewas.
Sosok Presiden seperti itulah yang rencananya akan berkunjung ke Indonesia, sosok yang kejam dan tidak berbeda dengan Bush, yang tangannya berlumuran darah dan tidak memiliki rasa belas kasih sedikit pun. Selain itu, Obama hingga sekarang juga tidak sedikit pun mengungkapkan rasa simpati terhadap korban invasi Israel ke jalur Gaza di awal tahun 2007 lalu.
"Jangankan simpati terhadap korban atau kutukan terhadap pelaku, menyinggung peristiwa itu saja tidak pernah ia lakukan. Padahal itu peristiwa besar dengan korban lebih dari 1.300 jiwa yang tewas, yang telah menarik perhatian masyarakat dunia. Tapi bagi Obama, tragedy Gaza seolah tidak pernah ada,” ujarnya lagi.
Maka berkenaan dengan hal itu, HTI menyatakan menolak kehadiran Presiden AS Barack Husein Obama ke Indonesia, karena dengan semua tindakan brutal di sejumlah negri muslim. Oleh karena itu dalam pandangan syariat Islam Amerika sekarang ini termasuk kategori muhariban fi’lan atau negara yang dalam status memerangi umat islam secara de facto. “Presiden dari sebuah negara seperti itu tidak layak untuk diterima sebagai tamu,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika