REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan enam lokasi untuk relokasi warga yang terkena musibah erupsi Gunung Merapi yang akan dipergunakan untuk membangun selter atau tempat penampungan sementara (TPS) sebanyak 2.348 kepala keluarga.
“Lokasi yang dipersiapkan terletak di Pagerjurang Kepuharjo Cangkringan, Sleman, seluas 10 ha pada radius 9,3 km dari puncak Merapi untuk 830 KK, tempat tersebut merupakan salah satu dari Hulu Sungai Opak yang semula merupakan lahan tegalan,” kata Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja yang ditemui di lokasi tersebut, Kamis (18/11).
Lokasi lain yang sedang dipersiapkan adalah Gondang Wukisari Cangkringan seluas 3ha radius 10,2 km dari puncak Merapi untuk 265 KK yang semula merupakan daerah Tegalan Bambu, kemudian di Banjarsari Cangkringan 7,5 ha radius 11,5 km dari puncak Merapi untuk relokasi 837 KK yang semula merupakan lahan sawah subur.
Yang lain terletak di desa Kuwang Argomulyo Cangkringan seluas 8 ha dan 13 km dari Merapi tanah tegalan, di desa Ploso Kerep Umbularjo Cangkringan seluas 3 ha, dan 10,1 km dari puncak Merapi tanah tegalan tanaman keras untuk 282 KK.
Serta di desa Plumbon Sindurmati Ngeplak Sleman untuk 15 KK. Menurut Wisnu, relokasi dan menyediakan TPS tersebut penting dilakukan agar pengungsi tersebut mereka bisa terorganisir dengan baik dan tidak terjadi penyerobotan tempat yang bisa menimbulkan masalah dengan warga lain.
Pembangunan TPS tersebut menunggu kondisi Merapi normal, namun sudah dipersiapkan bila kondisi sudah baik segera dipercepat pembangunan TPS, diakui bangunan nanti sederhana karena sifatnya merupakan penampungan sementara.
Dibangunnya relokasi tersebut meski juga berada di dalam radius rawan, tapi lebih baik dari lokasi yang semula ditempati oleh masyarakat tersebut. Lokasi sebelumnya tidak bisa ditempati sama sekali dan hangus oleh lahar panas.
“Karena warga tidak mau direlokasi jauh dari tempat semula, jadi kami tidak bisa memaksanya dan relokasi ditempatkan pada tempat yang sama dari asal desa yang sama, sehingga tidak terjadi konflik kalau digabung dengan warga desa yang berbeda,” tambah Wisnu.
Karena merupakan relokasi sementara, kata Wisnu, nanti akan dilakukan pemetaan daerah aman dan disesuaikan kondisi Merapi selanjutnya, karena dalam membangun desa baru harus dilakukan pemetaan kawasan rawannya dulu.
Untuk membangun shelter atau TPS sementara diperlukan dana Rp6 juta hingga Rp7 juta per unit, sedangkan pemilikan dana relokasi tersebut adalah tanah desa, jadi tidak ada masalah apalagi sifatnya hanya TPS, bukan permanen.
Sementara kepala Dinas PU, Perumahan, Energy dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rani Syamsinarsi mengatakan, relokasi yang disediakan tersebut adalah tawaran pada masyarakat, kalau warga tidak mau akan ditawarkan lokasi lain. ''Karena kami mempunyai cadangan lokasi yang cukup banyak, sehingga masyarakat akan diajak rembukan, namun yang diprioritaskan adalah yang enam lokasi tersebut, karena tanah juga baik dan subur,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika