REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir Andre Koreh MT mengatakan, hingga saat ini diperkirakan ada sebanyak 300.000 unit rumah tinggal masyarakat di provinsi kepulauan itu yang tidak layak huni. Terhadap kondisi itu, kata Andre di Kupang Selasa saat sarasehan memperingati hari bakti PU itu, pemerintah provinsi NTT akan memberikan stimulan kepada masyarakat untuk membangunnya agar lebih layak dan pantas untuk dihuni.
Dia mengatakan, pemerintah tidak mengambil porsi untuk bertanggung jawab membangun rumah yang bisa masuk dalam kondisi layak huni, namun pemerintah hanya sabatas memberikan sejumlah bantuan stimulan sehingga masyarakat pemilik rumah tidak layak huni itu bisa membangunnya kembali demi mencapai standar yang layak huni.
Langkah yang diambil pemerintah kata dia, dengan memberikan bantuan sejumlah bahan sebagai bagian dari total anggaran yang dibutuhkan masyarakat pemilik rumah, sehingga bisa membangunnya lebih layak, karena kondisi keterbatasan keuangan yang dimiliki pemerintah untuk membantu secara keseluruhan. "Pemerintah menanggung sebagian dari total biaya yang dibutuhkan, sedangkan lainnya menjadi tanggung jawab masyarakat penghuni rumah," kata Andre.
Selain itu, Andre mengaku, telah juga mengambil langkah dengan membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga juga bisa mendaptkan sejumlah bantuan untuk menolong masyarakat pemilik rumah yang tidak layak huni tersebut. Untuk tahun 2010, pemerintah Provinsi NTT akan memberikan bantuan secara bertahap kepada 100 hingga 200 unit rumah, jauh lebih banyak dari tahun 2009 silam yang hanya sebanyak 90 unit rumah penduduk.
Bantuan tersebut, kata dia dilakukan secara menyeluruh dan adil dengan penyebarannya meliputi seluruh wilayah Provinsi NTT, karena kondisi rumah yang tidak layak huni tersebut tersebar di seluruh wilayah provinis ini. Terhadap bantuan stimulan yang akan diberikan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun dari alokasi anggaran di APBD Provinsi NTT tersebut, pemerintah sudah melakukan sejumlah usulan ke lembaga legisltaif untuk mendapatkan persetujuannya.
"Khusus untuk alokasi anggaran dari APBD Provinsi NTT, saat ini sedang dibahas di Badan Anggaran DPRD NTT. Jumlah rumah yang akan dibantu sangat bergantung pada keputusan Badan Anggaran, walau yang diusulkan cukup banyak," kata dia.
Andre juga mengungkapkan tentang kesulitan pihak PU untuk melakukan penataan permukiman penduduk di wilayah NTT, karena telah terjadi penurunan kualitas lingkungan permukiman yang ditandai dengan kurangnya infrastruktur permukiman seperti jalan dan saluran lingkungan.
Selain itu, belum terjangkaunya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat sesuai target MDG?s yakni untuk perkotaan 80 persen dan perdesaan 60 persen. "Hal-hal inilah yang menjadi kendala penataan permukiman penduduk secara lebih baik dan lebih strategis," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika